Pakar: Banjir dan Longsor di Sumatera Akibat Warisan Kerusakan Hutan Puluhan Tahun

Banjir dan tanah longsor yang menerjang Sumatera dan Aceh bukan cuma soal air dan lumpur. Bencana ini kembali menyeret kita pada sebuah pertanyaan lama: seberapa parah kerusakan lingkungan di sana? Debat pun muncul, terutama soal kebijakan kehutanan yang dianggap banyak pihak sebagai akar masalah.

Di tengah perdebatan itu, Pakar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, punya pandangan menarik. Menurutnya, menyalahkan sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kerusakan lingkungan yang memicu bencana ini adalah langkah yang keliru.

"Terkait siapa yang bertanggung jawab, menteri yang sekarang misalnya, itu tidak bisa dilihat begitu saja. Karena beliau (Raja Juli) baru dipilih sebagai Menhut dan baru mulai bekerja," ujar Mahawan, Jumat (5/12/2025).

Ia menegaskan, tanggung jawab memang ada di pundak pemerintah. Tapi bukan cuma di situ. Pihak swasta dan masyarakat juga punya andil besar dalam degradasi lingkungan yang terjadi.

Lalu apa yang harus dilakukan? Mahawan bilang, pemerintah termasuk Menteri Kehutanan harus memperketat pengawasan. Aktivitas pembalakan liar atau illegal logging harus ditindak. Tidak cukup sampai situ. Perusahaan-perusahaan pemegang izin tebang, baik legal maupun yang dianggap ilegal, perlu diaudit ketat.

“Perusahaan harus diaudit, terutama yang memiliki izin kehutanan. Harus dilihat apakah mereka memenuhi ketentuan. Pemerintah sekarang harus melakukan langkah sebaliknya fokus pada restorasi dan pelestarian," jelasnya.

Mahawan juga mengingatkan, masalah illegal logging ini bukan barang baru. Sudah berlangsung puluhan tahun, merujuk ke era Orde Baru di bawah Soeharto. Praktik jual-beli izin pembalakan kala itu, katanya, memperparah keadaan.