JAKARTA – Pemerintah masih terus menggodok rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Menurutnya, skema dan jumlah formasi masih dalam tahap finalisasi. Mereka sedang mengkaji beberapa opsi, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi anggaran negara dan prioritas pembangunan yang sedang berjalan.
“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,”
Ucap Prasetyo usai menghadiri rapat di Kementerian Pertahanan, Selasa lalu. Suasana di lokasi terlihat cukup sibuk, dengan para pejabat keluar masuk membawa berkas-berkas.
Di sisi lain, hampir semua kementerian ternyata sudah mengajukan permintaan formasi pegawai mereka. Hanya saja, angka pastinya belum bisa diumumkan ke publik. Alasannya sederhana tapi krusial: semuanya harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara. Jadi, meski kebutuhan ada, pemerintah harus jeli menentukan skala prioritas.
“Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya,” jelasnya.
“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” tambah Prasetyo.
Soal persiapan ini, Menteri PAN-RB Rini Widyantini disebut sudah meminta seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah, untuk memetakan kebutuhan pegawai mereka. Prosesnya berjalan paralel. Di pusat, pemerintah juga sedang menghitung jumlah ASN yang sudah ada. Intinya, mereka sedang mencari titik temu yang paling pas antara kebutuhan dan realitas yang ada.
Ada satu wacana menarik yang mencuat dari rapat tersebut. Kementerian Pertahanan kemungkinan akan dilibatkan dalam pendidikan dan pelatihan calon ASN nantinya. Pertimbangannya praktis: Kemenhan punya fasilitas latihan yang memadai dan lokasinya tersebar di banyak wilayah.
“Jadi begini, nantinya, pada saat kita memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,”
Pungkas Prasetyo menerangkan alasan di balik pemilihan lokasi rapat. Untuk sekarang, semua pihak tampaknya masih menunggu keputusan final dari pemerintah. Kapan rekrutmen itu benar-benar dibuka? Jawabannya masih mengambang, tergantung hasil perhitungan matang yang sedang dilakukan.
Artikel Terkait
Menaker Terbitkan Aturan Baru, Hanya Enam Bidang Pekerjaan yang Boleh Gunakan Sistem Outsourcing
Kementerian Perdagangan Siap Sesuaikan HET Minyakita, Harga di Pasaran Tembus Rp19.000 per Liter
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Ditargetkan Rampung Sebelum HUT Jakarta 2026
Konflik Timur Tengah Ancam Investasi Raksasa AI Senilai Rp10.800 Triliun