Ancaman mogok nasional menggantung. Itulah yang disuarakan aliansi buruh kepada pemerintahan baru. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera membersihkan kabinet dan jajaran pemerintahannya dari pejabat yang terindikasi korupsi. Menurut mereka, penundaan dalam mengambil tindakan bukanlah hal sepele. Setiap detik yang terbuang, kata mereka, adalah dosa yang terus mengalir.
Sekjen KSPSI, Arif Minardi, mengajukan sebuah teladan dari sejarah. Ia bercerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang langsung bertindak tegas di hari pemakaman khalifah sebelumnya.
"Saat itu, beliau langsung memecat gubernur dan pejabat pajak yang korup. Alasannya jelas: 'Kalau saya terlambat sedetik saja memecat orang-orang ini, dosa saya.' Nah, itu contoh kepemimpinan yang tegas dan berprinsip," ujar Arif dalam sebuah konsolidasi, Kamis lalu.
Peringatannya kepada Presiden Prabowo terasa keras dan tanpa tedeng aling-aling. Membiarkan pejabat korup tetap bercokol, sama saja dengan ikut menanggung dosa mereka. Uang rakyat terus dikorupsi, sementara penegak hukum dinilai tak berjalan semestinya.
"Saya menghimbau bapak presiden, Anda sedetik saja tidak memecat orang-orang ini, dosa Anda tanggung. Lihat saja KPK, yang seharusnya memberantas korupsi, malah sibuk mengkriminalisasi orang," tegas Arif.
Artikel Terkait
Kakek 74 Tahun Ditahan, Mahar Cek Rp 3 Miliar untuk Istri Muda Ternyata Palsu
Kasasi Ditolak, Hukuman Agus Buntung Bertambah Jadi 12 Tahun Penjara
Rob Kembali Genangi Muara Angke, Warga Sudah Anggap Biasa
Mualem Geram: Bupati Cengeng, Letakkan Jabatan!