Mendagri Tito Desak Digitalisasi Bansos: Agar Tepat Sasaran, Tak Lagi Salah Alamat

Digitalisasi bantuan sosial harus dipercepat. Titik. Itulah pesan tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sebuah forum sosialisasi yang digelar Kamis lalu. Tujuannya jelas: agar bantuan itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Tito, ini adalah agenda strategis pemerintah. Intinya, memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu mendapatkan hak mereka secara tepat. "Kita tahu, urusan sosial dan bantuan sosial itu adalah tugas negara," ujarnya.

"Konstitusi kita sendiri mengatur perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu, orang terlantar, dan lain-lain," tambahnya.

Acara yang bertajuk Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional itu berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada 4 Desember 2025.

Ia lantas merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Aturan itu menempatkan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib yang jadi prioritas kepala daerah. Selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memang sudah menyalurkan berbagai program bansos. Namun begitu, jalan yang ditempuh tak selalu mulus.

Masalahnya beragam. Mulai dari sasaran yang meleset, sampai data penerima yang dinamis dan kerap berubah. Tito memberi contoh nyata. Ada penerima yang dulu menganggur, kini sudah jadi anggota TNI, Polri, atau ASN. Ada yang pindah alamat dari daerah A ke B. Bahkan, ada yang sudah meninggal dunia tapi namanya masih tercatat.

"Datanya bergerak," katanya, menggambarkan dinamika yang terjadi di lapangan.

Nah, karena persoalan-persoalan itulah Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus. Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ditugaskan memacu digitalisasi bansos. Salah satu langkah awalnya adalah pilot project di Kabupaten Banyuwangi. Program yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga ini, termasuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, diklaim berjalan sukses.

Di sisi lain, capaian Dukcapil cukup impresif. Mereka sudah mendata 99 persen penduduk Indonesia dengan data biometrik lengkap. Sidik jari, iris mata, sampai pengenalan wajah. Fitur-fitur canggih ini diharapkan bisa mencegah duplikasi penerima bantuan.

Data dari Dukcapil ini kemudian jadi fondasi utama. Ia menjadi basis untuk menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinir Bappenas dengan melibatkan BPS.

"Nah, data-data DTSEN ini sudah dimanfaatkan," tandas Tito.

"Diterapkan untuk program bantuan sosial dengan cara digitalisasi. Maksudnya agar bisa efektif, tepat sasaran, dan juga efisien."

Forum sosialisasi itu sendiri dihadiri sederet pejabat tinggi. Selain Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Tak ketinggalan, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.