ENRG Rights Issue Rp4,12 Triliun, Grup Bakrie Restrukturisasi Kepemilikan

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) bersiap menggelar aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Dalam skema ini, perusahaan energi yang tergabung dalam grup Bakrie tersebut akan menerbitkan sebanyak 13,28 miliar lembar saham baru seri B.

Berdasarkan prospektus tambahan yang diterbitkan pada Kamis, 11 Juni 2026, perseroan telah menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp310 per lembar. Dengan demikian, perusahaan berpotensi mengantongi dana segar hingga Rp4,12 triliun dari aksi korporasi ini.

Mekanisme rights issue tersebut memberikan hak kepada setiap pemegang saham yang memiliki dua lembar saham ENRG untuk memperoleh satu hak memesan efek terlebih dahulu. Setiap satu rights dapat ditebus menjadi satu lembar saham baru yang memiliki hak setara dengan saham lainnya, termasuk hak atas dividen. Namun, pemegang saham yang tidak menggunakan haknya berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga 33,33 persen.

Sementara itu, pemegang saham pengendali ENRG, PT Shima Global Kapital, memutuskan untuk tidak melaksanakan haknya. Sebanyak 2,33 miliar rights milik Shima Global akan dialihkan ke PT Bakrie Kalila Investment. Adapun Bakrie Kalila Investment sendiri akan menebus 473,4 juta rights ditambah dengan rights yang dialihkan dari Shima Global Kapital.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan haknya, kepemilikan Bakrie Kalila Investment di ENRG akan meningkat dari 3,56 persen menjadi 9,41 persen. Di sisi lain, porsi saham Shima Global Kapital akan menurun dari 17,55 persen menjadi 11,7 persen, meskipun tetap menjadi pemegang saham terbesar perseroan.

Dana yang terkumpul dari rights issue akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan korporasi. Sebanyak 96,59 persen dana akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal kepada anak usaha, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Sisanya, sebesar 3,41 persen, akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan biaya operasional perusahaan.