Hasto Kristiyanto Dorong Prabowo Adopsi Geopolitik Bung Karno untuk Perdamaian Global

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang juga menjabat sebagai dosen tetap Universitas Bung Karno (UBK), mengemukakan urgensi penerapan pemikiran geopolitik Presiden pertama RI, Sukarno, sebagai solusi bagi konflik global. Dalam sebuah kesempatan, ia secara khusus mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengadopsi kerangka berpikir tersebut untuk memposisikan Indonesia sebagai aktor perdamaian dunia.

Usulan itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum bertajuk “Pemikiran Geopolitik Bung Karno” dalam rangka peringatan ulang tahun ke-27 Universitas Bung Karno. Acara yang berlangsung di Aula Ir. Soekarno, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026) itu dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel, dan Sofyan Tan. Turut hadir pula Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra beserta sivitas akademika UBK.

Dalam paparannya, Hasto menilai bahwa siklus geopolitik yang dirumuskan Sukarno tidak bersifat acak, melainkan sistematis dan terukur. Kerangka ini, menurutnya, sangat relevan jika Presiden Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian (peace facilitator) di kancah global, khususnya dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah.

“Kalau Presiden Prabowo berkehendak menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Soekarno) bisa dipakai,” ujar Hasto dalam keterangan yang diterima.

Hasto menjelaskan bahwa siklus tersebut dimulai dengan perumusan kepentingan nasional (national interest) yang jelas. Langkah berikutnya adalah keterlibatan global (global involvement) melalui pembangunan hukum internasional baru yang didorong oleh diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional. Tahap ketiga, aspek tersebut diperkuat dengan diplomasi pertahanan untuk membangun efek penangkal (deterrent effect) yang efektif.

“Siklus ini terus berputar. Kita menciptakan hukum internasional dengan pendekatan diplomasi kita, membangun kerja sama internasional, hingga akhirnya diplomasi pertahanan strategis memperkuat postur pertahanan kita,” imbuh Hasto.

Menurut Sekjen PDIP itu, pendekatan berbasis keilmuan geopolitik ini tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah. Ia menilai siklus yang sama juga dapat diterapkan untuk membantu meredakan konflik di Semenanjung Korea serta ketegangan di Selat Taiwan. Hasto mencontohkan, keterlibatan aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan internasional harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional.

“Kita mau menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini. Melalui langkah diplomasi tersebut, kepentingan nasional kita juga diuntungkan. Misalnya, dari Korea Selatan kita bisa mendapat berbagai transfer teknologi untuk mempercepat industri kita, sementara dari Korea Utara kita bisa membangun pemahaman strategis,” paparnya.

Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menggelar sebuah konferensi internasional baru yang direncanakan secara matang, sebagaimana Sukarno mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 silam. Konferensi ini, menurutnya, dapat menjadi semacam “KAA Plus” atau gerakan baru yang diinisiasi langsung oleh Indonesia guna memediasi ketegangan di Timur Tengah.

“Bagaimana konferensi tersebut direncanakan secara detail. Bung Karno dulu merencanakan KAA dengan sangat matang, melibatkan semua elemen termasuk mahasiswa untuk melayani delegasi dengan hormat. Itu adalah bagian dari the art of diplomacy kita,” ucap Hasto.

Langkah ini dinilai penting agar setiap delegasi yang hadir merasa dihormati, sehingga kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat yang diakui dunia internasional.