Ekonom Sebut Kelemahan Pemerintahan Prabowo Ada pada Komunikasi Kebijakan, Respons Publik Dinilai Lambat

Ekonom senior Halim Alamsyah menilai salah satu kelemahan mendasar pemerintahan Presiden Prabowo terletak pada cara mengomunikasikan langkah-langkah kebijakannya. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang sebenarnya memiliki substansi baik kerap gagal tersampaikan secara efektif kepada publik.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menuai banyak kritik. Meskipun berbagai pihak sudah menyadari perlunya perbaikan tata kelola, hingga tiga pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap, belum ada respons yang memadai dari pemerintah.

“Dia ngomong begitu kan, sudah beberapa kali disampaikan, tapi ini tidak dibungkus dalam suatu kerangka respons kebijakan pemerintah yang membuat orang yakin bahwa ini memang serius ini,” kata Halim dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, ia menyoroti momen pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan Menteri Keuangan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI. Menurut pengamatannya, pemberitaan di media masih sepi mengenai kesepakatan penting yang dihasilkan, yakni soal pengembalian dana pemerintah.

Padahal, Halim mengingatkan, telah tercapai kesepakatan strategis bahwa dana pemerintah yang disimpan di sistem perbankan secara bertahap akan dikembalikan ke rekening pemerintah di BI. Proses ini akan disertai dengan pemberian remunerasi sesuai mekanisme pasar.

“Sebetulnya suatu langkah strategis dari sisi pengendalian moneter karena artinya sekarang fiskal tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan uang tanpa peduli apa yang dilakukan oleh BI. Sekarang, setiap kali kalau mengeluarkan uang tentunya harus koordinasi dulu dong, jangan ujuk-ujuk saya mau dorong kegiatan ekonomi, sudah saya ambil uang saya yang ada di BI, pindahkan ke sistem perbankan,” ujar Halim.

Meskipun skenario tersebut memungkinkan, Halim menekankan bahwa bank memiliki manajemen risiko yang ketat. Ia menilai tidak mungkin pemerintah menitipkan dana hingga lima tahun di perbankan karena bank tidak memiliki keleluasaan untuk menjadikan dana pemerintah sebagai kredit jangka panjang.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal kemampuan, melainkan kesulitan bank dalam mentransformasikan tenor dana pemerintah menjadi kredit jangka panjang. Jika terjadi dominasi fiskal, kepercayaan pasar pun akan terhambat.

“Artinya, Menteri Keuangan, walaupun bukan dia yang ngomong, Gubernur BI-nya yang ngomong, itu secara diam-diam mengakui bahwa yang dia melakukan itu yang namanya fiscal dominance, dominasi fiskal atas kebijakan moneter, ini sekarang dikembalikan lagi. Nah, itu sebetulnya berita baik, cuma sayangnya kok pasar mungkin pertama tidak paham, kedua mungkin dianggapnya ini tidak penting,” kata Halim.

Di sisi lain, ia menambahkan, dari perspektif BI, langkah ini bertujuan menarik kembali likuiditas berlebih yang selama ini mengendap di perbankan secara perlahan. Dengan demikian, BI dapat mengatur likuiditas agar tetap aman, terlebih setelah bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Menurut Halim, ketika dana pemerintah dikembalikan ke BI, pengendalian moneter menjadi lebih utuh. Artinya, jika pemerintah ingin menggunakan dana untuk program-program seperti MBG atau Kopdes Merah Putih, BI yang akan mengukur dampaknya.

“Kalau pemerintah mau keluarin Rp 100 triliun, berarti saya harus menyesuaikan nih, menggunakan peralatan instrumen yang ada berapa sebaiknya itu, dari Rp 100 triliun itu nanti yang akan bisa diserap oleh pasar, BI akan bisa menghitung,” ujar Halim.