Pemborosan Rp12 Triliun Per Tahun Terungkap, Program Makan Bergizi Gratis Disebut Alami Jual-Beli Titik Dapur

Pemborosan anggaran negara kembali terungkap, kali ini menyasar program strategis pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami kebocoran keuangan yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan, atau setara dengan Rp12 triliun dalam setahun.

Pembengkakan anggaran yang sangat signifikan ini dipicu oleh dugaan praktik jual-beli titik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang lebih dikenal sebagai dapur MBG. Jumlah titik dapur yang beroperasi saat ini dinilai telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah, sehingga memicu lonjakan biaya operasional yang tidak terkendali.

Temuan mengejutkan ini mengemuka dalam rapat koordinasi tertutup yang dipimpin langsung oleh Zulkifli Hasan di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat yang membahas evaluasi kualitas menu dan tata kelola SPPG tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta para menteri dan kepala lembaga terkait lainnya.

Dalam penjelasannya, Zulkifli Hasan memaparkan bahwa akar masalah pemborosan ini terletak pada lonjakan drastis jumlah titik dapur MBG, baik di wilayah reguler maupun di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala BGN, target awal pembangunan dapur untuk wilayah di luar 3T hanya sebanyak 21.000 titik. Namun, angka tersebut kini membengkak menjadi 27.877 titik.

“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ungkap Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat.

Kondisi serupa, menurutnya, juga terjadi di wilayah 3T. Alokasi awal yang hanya sebesar 2.000 titik SPPG melonjak tajam menjadi 8.617 titik. Lebih memprihatinkan lagi, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari BGN.

Dengan asumsi biaya operasional satu dapur mencapai Rp6 juta per hari, keberadaan ribuan titik tambahan yang melampaui kebutuhan riil ini langsung berdampak pada pembengkakan biaya operasional secara masif. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa data pengeluaran yang tidak terkontrol ini memerlukan penataan ulang segera agar tidak terus-menerus menjadi beban anggaran negara.

“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun Rp12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” tegasnya.

Perlu diketahui, praktik jual-beli titik SPPG ini merupakan bagian dari kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Kasus tersebut telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.