Koordinator Merah Putih Desak Pengamanan Luhut Usai Dituding Abaikan Menhan

Koordinator Kajian Politik Merah Putih: Amankan LBP dan Isolasi dari Ruang Publik

Suasana diskusi Kajian Merah Putih pada Senin lalu terasa panas. Sutoyo Abadi, sang koordinator, mengawali pembicaraan dengan nada serius. Ia menyoroti reaksi geram sejumlah mahasiswa terhadap pernyataan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang dinilai melawan kebijakan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

“Beberapa mahasiswa benar-benar terlihat geram,” ujar Sutoyo dalam keterangan terpisah pada Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, apa yang disebut Menhan sebagai upaya mendirikan ‘Negara Dalam Negara’ bukanlah hal sepele. Dalam definisi politik, itu masuk kategori kejahatan State-Corporate Crime atau SCC. Kejahatan semacam ini, kata Sutoyo, sudah terasa sejak era rezim Jokowi dan berlanjut hingga kini. Intinya, ini adalah kejahatan yang lahir dari hubungan tidak sehat antara korporasi pemerintah dengan pengusaha jahat, yang menguras sumber daya negara.

“Era rezim Jokowi terang-terangan melakukan korporasi komersial dengan Cina,” sambungnya. “Dengan bermacam-macam dalih, kerja sama itu bukan saja merugikan negara, tapi juga membahayakan kedaulatan.”

Sutoyo lalu membeberkan bentuk-bentuk utama SCC yang ditudingkannya. Pertama, state-initiated, di mana korporasi melanggar atas arahan diam-diam pemerintah. Lalu ada state-facilitated, di mana pemerintah memfasilitasi lewat kelalaian atau mengabaikan regulasi. Terakhir, corporate-facilitated, di mana korporasi memaksa negara untuk bertindak menyimpang.

“State Corporate Crime yang sedang membangun ‘Negara Dalam Negara’ ini terdiri dari pemodal jahat dan tamak yang bersekongkol dengan pejabat publik,” tegasnya. “Mulai dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai oknum Polri dan TNI.”

Di sisi lain, pernyataan resmi Menhan Sjafrie soal Bandara Khusus PT IMIP di Morowali menjadi titik penting. Sjafrie memberi ultimatum, menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi layaknya negara sendiri. Pernyataan itu beredar di Instagram Kemenhan RI pada Kamis, 20 November 2025.