Tangkap Jokowi Pengkhianat Negara

oleh M Rizal Fadillah

Ada ungkapan menarik yang belakangan mencuat dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: tidak boleh ada negara dalam negara, atau republik dalam republik. Pernyataan itu seperti cahaya di tengah gelap, terutama setelah terungkapnya fakta mengejutkan tentang PT IMIP di Morowali.

Bayangkan, perusahaan ini ternyata memiliki bandara internasional sendiri. Tapi anehnya, bandara itu beroperasi tanpa aturan imigrasi dan bea cukai yang semestinya. Kedaulatan kita terusik, rasanya. Yang bikin miris, ini produk rezim Jokowi yang baru sekarang ditangani serius. Padahal, mustahil tidak diketahui dari dulu.

Menurut sejumlah pengamat, persoalan "republik dalam republik" ini rupanya bukan cuma terjadi di Morowali. Pola serupa terlihat di Halmahera, PIK 1-2, IKN, Rempang, plus wilayah potensial lain seperti Pulau Bintan dan Batang. Temuan Sjafrie ini semoga tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas. Bahkan kalau perlu, perusahaan Cina tersebut ditutup. Kedaulatan negara harus diutamakan, bukan?

Di sisi lain, Jokowi tampaknya menjadi biang kerok dari semua ini. Pemerintahannya terkesan sangat pragmatis. Beredar kabar tentang komisi-komisi proyek yang berbau korupsi dan kolusi. Pola kebijakan ekonomi rezim ini seolah hanya menyejahterakan segelintir pejabat dan pengusaha saja.

Kerjasama Jokowi, Luhut, dan lainnya dengan pemilik modal terlihat seperti simbiosis mutualisme yang menguntungkan mereka. Sementara rakyat pribumi cuma ditempatkan sebagai pekerja, pengabdi, pelayan.

Selain perlu audit menyeluruh atas proyek-proyek investasi asing, kita juga butuh audit aliran keuntungan pribadi para pejabat. Termasuk menteri dan presiden. Jokowi yang selama ini terlihat lugu dan sederhana, diduga sesungguhnya sangat kaya raya.

Proyek investasi yang sukses maupun gagal, konstan mampu mengisi pundi-pundi diri dan keluarga.

Jokowi dan Luhut ini seperti "Duo Chino" yang tega menggadaikan bahkan menjual Indonesia ke Cina. Dengan dalih kerjasama dan investasi. Hutang luar negeri dianggap konsekuensi wajar dari kerjasama tersebut. Disadari atau tidak, Indonesia kini berada dalam dekapan naga. Garuda mulai sesak nafas terlilit naga itu.

Morowali sebenarnya sudah lama terindikasi, baru kini terpublikasi. Ini jadi uji nyali bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan semangat nasionalismenya. Serius dan berani atau akan mengulangi kasus Whoosh? Waktu itu sempat diramaikan Purbaya, tapi setelah disentil Xi Jinping langsung kelepek melempem.

Pasang badan segala. Pertanyaannya, apakah Morowali yang diributkan Sjafrie nantinya, setelah Xi Jinping turun tangan, Prabowo akan jadi seperti kerupuk kena basah lagi?

Yang penting, sepakatkah Prabowo bahwa jika ada republik dalam republik itu sebuah pengkhianatan negara dan merupakan tindakan subversi? Kalau iya, tangkap penanggungjawabnya. Siapapun itu.

Ada beberapa nama yang mencuat dalam kasus ini. Sebut saja Letjen Purn Sintong Panjaitan dan Mayjen Purn Hendardji Soepandji. Jenderal Luhut Panjaitan sudah pasti. Begitu juga Presiden Jokowi, yang di masa pemerintahannya kerjasama PT Bintang Delapan Investama (Indonesia) dengan PT Tsingshan Group (Tiongkok) tersebut tumbuh besar.

Bandara Khusus PT IMIP yang rencananya bisa jadi bandara internasional pada Oktober 2025 akhirnya dicabut izinnya oleh Kemenhub. Tapi ini yang bikin merinding: sejak beroperasi tahun 2019, bandara ini bebas mengangkut apapun untuk dalam dan luar negeri.

Jokowi meski membantah meresmikan bandara, punya dua kesalahan fatal. Pertama, bandara beroperasi tidak resmi. Kedua, membiarkan bandara domestik dan internasional berjalan tanpa perangkat yang benar. Bea cukai dan imigrasi, misalnya.

Pertanyaan besarnya: berapa tenaga kerja Cina yang masuk melalui bandara IMIP? Berapa banyak peralatan didatangkan? Dan yang paling mengkhawatirkan, berapa besar data negara yang ditransfer?

Sangat berbahaya jika penerbangan direct Beijing-Morowali berulang dilakukan tanpa pengawasan standar. Kedaulatan negara diterobos dan diinjak-injak Cina.

Untuk membongkar semua kejahatan pengkhianatan negara ini, harus dimulai dengan menangkap Jokowi. Lalu para kolaboratornya.

Tapi masalahnya, apakah Presiden Prabowo punya nyali untuk mendorong itu?

Atau kasus Whoosh bakal terulang lagi. Melempem seperti kerupuk tersiram air.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 1 Desember 2025