Reformasi 1998 Dicopet, Bara Kemarahan Menyala di 173 Kota

Suasana di forum refleksi "Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98" yang digelar Rumah Pulang Indonesia, Rabu lalu, terasa begitu tegang. Aktivis lintas generasi dari angkatan 78, 80, 98, hingga Generasi Z saling berbagi pandangan. Yang mengemuka adalah satu hal: kekecewaan mendalam. Cita-cita reformasi 1998, kata mereka, masih jauh panggang dari api.

Demonstrasi Meledak: Dari 20 Kota Menjadi 173 Kota

Agung, aktivis 98, membuka dengan data yang bikin merinding. "Tahun 98 terjadi 20 demonstrasi plus kerusuhan di 20 kota besar," ujarnya. Lalu ia membandingkan dengan situasi sekarang. "Sekarang, kerusuhan Agustus 2025 terjadi di 173 kota menurut Lab 45 dan Media Monitoring Drone Emprit."

Data Kementerian Dalam Negeri yang hanya mencatat 107 kota ia sebut "bohong". Perkembangannya mengkhawatirkan. Mulai dari reformasi dikorupsi 2019 di 22 kota, Gejayan Memanggil 2020 di 25 kota, tolak Presiden 3 Periode 2022 di 40 kota, hingga puncaknya di 173 kota pada Agustus 2025.

"Bara api di bawah karpet sudah menjadi lautan," tegasnya. "Sekali pantik, akan jadi letupan luar biasa. Dan bukan lagi reformasi yang akan terjadi." Ia menyindir teriakan "revolusi" yang kian sering terdengar.

Bencana Demografi Mengintai

Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI dan aktivis 80, langsung mematahkan narasi bonus demografi. "Faktanya sekarang kita sedang mengalami bencana demografi," sanggahnya. Ia menyebut ada 10 juta Gen Z dalam keadaan NEET – Not in Employment, Education and Training. "Artinya nganggur," jelasnya blak-blakan.

Kondisi ini, menurutnya, menciptakan potensi kemarahan tinggi. "Perut tidak bisa menunggu," katanya. Ia mengingatkan agar Generasi Z dikawal ide-ide kerakyatan. "Kalau salah diiluminasi dari pemerintahan ke pemerintahan, yang ada generasi emas jadi generasi hancur-hancuran."

Jumhur bahkan menggambarkan skenario suram 20 tahun ke depan. Kecerobohan pemimpin saat ini, ujarnya, bisa membuat Indonesia dikontrol negara asing. Bayangkan, ancaman nuklir diselundupkan lewat bandara yang sistem keamanannya amburadul.

Sejarah Digital Dimanipulasi

Kembali ke Agung. Ia punya temuan lain yang tak kalah mencengangkan. "Seminggu lalu, kalau kita searching di Google atau AI tentang Tuntutan Reformasi 1998, yang muncul adalah 'Adili Soeharto'," ungkapnya. Tapi seminggu kemudian, mendekati acara ini, hasilnya berubah jadi 'Turunkan Soeharto'.

Ia menduga kuat perubahan ini dilakukan "penguasa atau konglomerasi". Kaitannya dengan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Meski begitu, ia menekankan perlunya sikap adil dengan menimbang "dosa dan jasa" mantan presiden tersebut.

Dwifungsi ABRI Kembali?

Kritik lain dilontarkan ke kebangkitan peran militer di posisi sipil. Agung menyoroti revisi UU TNI yang menambah pos jabatan sipil untuk militer dari 10 menjadi 16 posisi. Usia pensiun jenderal pun dinaikkan jadi 63 tahun.

"Padahal menurut Kapuspen TNI, ada ratusan perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan," ujarnya. Lalu ia menyindir Generasi Z. "Gen Z tidak usah bermimpi dapat kerja, karena pos-pos sipil makin didominasi militer dan polisi."

Kekecewaan Seorang Aktivis 78

Sumiyati, aktivis 78 yang sudah berjuang sejak usia 14 tahun, bicara dengan nada getir. Ia kecewa dengan hasil pemisahan Polri dari TNI yang dulu ia perjuangkan. "Ketika polisi sudah berpisah dari tentara, itu lebih tidak terpikir lagi, sudah luar biasa," katanya. "Kami kecewa karena kami ikut ada di dalam gerakan untuk memisahkan itu."