Hi!Pontianak - Selasa lalu, tepatnya tanggal 25 November 2025, suasana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tampak berbeda. Ruang pertemuan dipadati oleh sejumlah pejabat yang menyambut kedatangan tamu penting: Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Mereka hadir untuk sebuah acara bertajuk Entry Meeting Pemeriksaan Interim, yang fokusnya adalah Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan ini bukan sekadar formalitas belaka. Lebih dari itu, ini adalah langkah awal dari sebuah proses pemeriksaan mendalam. Tujuannya? Untuk mendapatkan gambaran awal seputar efektivitas pengendalian internal dan sejauh mana kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Pemeriksaan interim semacam ini juga punya peran krusial, lho. Ia membantu memperbarui peta risiko dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan.
Risiko itu sendiri bisa datang dari mana saja. Bisa dari rekomendasi hasil pemeriksaan tahun lalu yang belum tuntas, adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan, atau bahkan dari pengembangan sistem informasi keuangan yang sedang berjalan. Belum lagi dengan pelaksanaan APBN 2025 yang tentu membawa dinamika tersendiri.
Di sisi lain, kehadiran dalam pertemuan itu terbilang lengkap. Mulai dari sang Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, hingga para auditor BPK. Tak ketinggalan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, sejumlah pejabat struktural dan fungsional, Pejabat Pembuat Komitmen, plus Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) juga hadir memenuhi ruangan.
Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kanwil Kemenkum Kalbar pun memaparkan perkembangan terbaru. Mereka melaporkan progres penyusunan laporan keuangan hingga periode pemeriksaan berlangsung. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah konkret menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Intinya, seluruh jajaran menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran proses audit ini.
Jonny Pesta Simamora, sang Kepala Kanwil, dengan tegas menyampaikan komitmen institusinya.
"Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Kami siap menyediakan seluruh data, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan agar penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya terus kami optimalkan, dan kami berharap proses pemeriksaan interim ini berlangsung lancar melalui koordinasi yang intensif dengan auditor BPK RI."
Nah, sebagai langkah selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera bergerak. Mereka akan mengoordinasikan pengumpulan semua data dan dokumen yang diminta oleh BPK. Tak hanya sampai di situ, tim pendamping juga akan siap sedia menemani para auditor hingga acara puncak, yaitu exit meeting, tiba.
Pada akhirnya, pelaksanaan Entry Meeting ini bukan sekadar agenda di kalender. Ia adalah sebuah penanda, sebuah langkah penting untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum Kalbar benar-benar terjamin. Semuanya berjalan, semuanya diawasi.
Artikel Terkait
Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur Tewaskan Empat Penumpang, Puluhan Luka-Luka
Lazio vs Udinese Berakhir 3-3, Empat Gol Tercipta dalam 10 Menit Terakhir
Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur Tewaskan Dua Orang, Puluhan Luka-Luka
PSM Makassar Takluk 2-0 dari Bali United Usai Kartu Merah di Babak Pertama