Jimly Sampaikan Buku Amandemen ke Zulhas, Bahas Reformasi Polri hingga Dukungan PAN

Di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa pagi (26/11), suasana tampak cukup biasa. Namun, di balik pagar salah satu rumah, terjadi sebuah pertemuan yang cukup menarik. Jimly Asshiddiqie, sang Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, datang untuk bertemu dengan Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, yang menjabat sebagai Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN.

Menurut pantauan di lokasi, Jimly tiba persis pukul 07.57 WIB. Zulhas sendiri sudah menunggu di depan rumah, menyambut tamunya dengan ramah. Setelah bersalaman, Jimly menyerahkan sebuah buku yang dibawanya. Lalu, mereka berdua masuk ke dalam ruang pertemuan.

“Ya hari ini saya diundang Pak Zulhas,” ujar Jimly, menjelaskan maksud kedatangannya. “Entah sebagai Menko atau sebagai Ketua Umum PAN. Beliau tertarik mau lihat buku yang kemarin saya kasih ke Ibu Mega. Ya kan, masa Ketua Umum PDIP dikasih, Ketua Umum PAN nggak? Gitu loh. Oh ya udah, siap saya datang.”

Rupanya, buku yang dimaksud berjudul ‘Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar’. Buku serupa sebelumnya memang sudah diberikan kepada Megawati Soekarnoputri.

Di dalam ruangan, sudah menunggu sejumlah elite PAN. Hadir di antaranya Yandri Susanto yang tak lain adalah Menteri Desa sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga selaku Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Ketua Umum PAN, serta Desy Ratnasari dari Komisi I DPR Fraksi PAN.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Tapi sebelum masuk, Jimly sempat berbagi sedikit tentang agenda pembicaraan. Menurutnya, kemungkinan besar akan dibahas soal reformasi Polri. Namun begitu, topik lain seperti pembenahan sistem ketatanegaraan juga tak kalah penting.

“Ya nanti saya mau dengar. Tapi kayaknya mengenai Undang-Undang Dasar ini,” katanya. “Soalnya, reformasi Polri itu sebenarnya hanya bagian kecil dari upaya bangsa kita menata ulang kehidupan ketatanegaraan. Nah, kita mulai dari polisi.”

Ia juga menegaskan bahwa buku yang dibawanya tidak ada kaitan langsung dengan isu kepolisian. “Ini buku nggak ada kaitan dengan polisi. Saya bikin ini sekian bulan yang lalu, jauh sebelum komisi reformasi dibentuk,” tambah Jimly.

Di sisi lain, Jimly mengungkapkan bahwa pemberian buku tersebut merupakan bentuk penjajakan dukungan politik dari PAN terhadap ide perubahan kelima UUD. “Mau saya kasih untuk manas-manasi, supaya PAN mendukung,” ucapnya blak-blakan.

Dukungan partai politik, menurut Jimly, mutlak diperlukan. Baik untuk reformasi kebijakan kepolisian maupun perubahan sistem ketatanegaraan yang lebih luas.

“Ya tentu nanti saya mau kasih informasi juga soal kepolisian. Soalnya, pada akhirnya kan ada bagian kebijakan yang harus mengubah undang-undang tentang kepolisian. Nah, untuk itu kita butuh dukungan dari semua partai,” tuturnya.

“Ini kan kebutuhan sesuai aspirasi rakyat, dan memang negara butuh perbaikan di tubuh kepolisian. Lihat saja waktu agustus kelabu dulu, kantor polisi banyak yang dibakar,” lanjut Jimly.

Ia juga menyinggung aksi pembakaran kantor DPRD di beberapa daerah saat kerusuhan melanda. “Mengapa? Ya karena polisi yang paling depan. Tapi yang di belakang, DPRD, juga dibakar di mana-mana. Itu gambaran betapa ada sumbatan saluran aspirasi rakyat selama ini. Bahkan ada rumah anggota DPR yang dibakar cuma gara-gara joget. Tapi itu cermin kekhawatiran yang nyata,” ujarnya.

Saat disambut Zulhas, Jimly tak lupa menyelipkan canda. “Saya bilang mau saya kasih nih bukunya. Soalnya kemarin Ketua Umum PDIP saya kasih. Ini bahaya kalo Ketua Umum PAN protes, ya kan? Saya mau kasih buku ‘Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar’,” pungkasnya sambil tertawa.