Kemensos dan BPS Percepat Pemutakhiran Data untuk Percepatan Penyaluran Bansos

Data sosial ekonomi nasional itu hidup, terus bergerak. Itulah sebabnya Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik tak henti-hentinya melakukan konsolidasi untuk memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi di lapangan berubah, data pun harus menyesuaikan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan hal itu usai bertemu dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu malam lalu. Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah wartawan itu membahas langkah konkret penyempurnaan data.

"Memang data ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (16/4/2026).

Ia lalu mengurai satu poin penting yang kerap menimbulkan kebingungan: soal tingkatan Desil. Menurutnya, pemahaman ini krusial agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

"Ada yang untuk tingkat nasional, ada pendesilan tingkat regional, dan ada tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah," tegasnya.

Dengan pedoman yang jelas, program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan bisa lebih menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, upaya menghadirkan data yang akurat memang tak bisa instan. Gus Ipul mengakui, prosesnya melibatkan banyak pihak. Selain BPS, peran pemerintah daerah dinilai semakin vital. Ia melihat ada kesadaran yang tumbuh.

"Mulai banyak daerah-daerah yang menyadari betapa pentingnya data dari daerah itu untuk dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi langkah yang lebih konkret," ungkapnya.

Kerja sama yang erat itu rupanya membuahkan hasil yang cukup signifikan. Untuk pemutakhiran triwulan kedua tahun ini, prosesnya bisa dipercepat. Jika sebelumnya BPS menyerahkan data sekitar tanggal 20, kini bisa lebih awal.

"Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10. Dengan begitu penyaluran bantuan bisa kita lakukan lebih cepat," kata Gus Ipul, menyampaikan apresiasinya.

Pernyataan senada datang dari Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengonfirmasi bahwa percepatan sekitar 10 hari itu benar adanya. Kunci utamanya adalah kolaborasi.

"Kolaborasi dengan Pak Mensos adalah ground check yang lebih cepat. Kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi juga lebih tanggap," jelas Amalia.

Ia lalu menjabarkan alasan di balik pembagian tingkat Desil itu dengan gamblang. Logikanya sederhana: konteks geografis mengubah posisi seseorang dalam peringkat.

"Dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Jadi, orang yang secara nasional mungkin masuk desil 6, kalau dia tinggal di kota dengan tingkat kesejahteraan rata-rata tinggi, bisa saja di level kotanya dia hanya masuk desil 4 atau bahkan 3," paparnya.

Harapannya jelas. Skema perangkingan berlapis ini bisa menjadi panduan yang lebih adil. Untuk program bantuan yang menggunakan APBN, patokannya adalah Desil nasional. Sementara ketika pemerintah daerah turun tangan dengan APBD, mereka bisa merujuk pada Desil tingkat provinsi.

"Menentukan desil mana yang layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah," pungkas Amalia, menutup penjelasannya.

Pada akhirnya, semua upaya pemutakhiran dan penyempurnaan metodologi ini bermuara pada satu hal: memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Itu pekerjaan yang tak pernah benar-benar selesai, tetapi terus diperjuangkan.