Di sisi lain, skala besar program seperti MBG menuntut standar sanitasi yang tinggi. Dalam literatur manajemen pangan, risiko kontaminasi meningkat seiring volume produksi dan distribusi. Makanya, pengawasan berkala dan pelibatan ahli pangan sangat diperlukan. Sistem audit yang konsisten akan membantu menjaga kepercayaan publik serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar aman dan memenuhi nilai gizi yang direncanakan.
Selain aspek teknis, MBG juga bersentuhan dengan aspek sosial. Bantuan makanan, jika diatur dengan baik, mampu meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Namun literatur ekonomi perilaku seperti yang dibahas Thaler dan Sunstein mengingatkan, intervensi negara harus diiringi upaya pemberdayaan keluarga agar masyarakat tetap punya motivasi menjaga pola makan sehat di rumah. Artinya, MBG akan jauh lebih berdampak jika disertai edukasi gizi yang menyasar orang tua dan komunitas sekitar sekolah. Dengan begitu, terjadi kolaborasi antara negara dan keluarga dalam menjaga kesehatan anak.
Paulo Freire pernah mengingatkan, pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, tapi proses pembentukan kesadaran.
MBG bisa menjadi pintu masuk untuk membangun budaya makan sehat, kebersamaan di sekolah, serta penghargaan terhadap pangan lokal. Tapi itu hanya tercapai bila sekolah tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan pelaku aktif dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya gizi.
Menguatkan Masa Depan MBG melalui Kolaborasi Publik
Pada akhirnya, diskusi tentang MBG bukan untuk menolak kebijakan, melainkan memperkuat wacana publik tentang bagaimana program ini bisa berjalan optimal. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan lembaga pendidikan akan membantu memastikan MBG tidak hanya populer, tapi juga efektif, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah sudah mengambil langkah besar; tugas publik sekarang adalah mengawal dengan semangat kolaboratif.
Jika tata kelola diperkuat, anggaran dijaga keberlanjutannya, sekolah didukung fasilitas memadai, dan masyarakat dilibatkan dalam edukasi serta pengawasan, maka MBG bisa menjadi tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan publik terbaik adalah yang terus diperbaiki melalui dialog sehat. Dalam semangat itulah, MBG berpotensi menjadi model bagaimana negara dan masyarakat berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik.
Artikel Terkait
Notaris Pontianak Dihadang Penolakan Klien Isi Formulir Anti Pencucian Uang
Kalbar Perkuat Audit PMPJ untuk Awasi Kinerja Notaris
Pontianak Ditetapkan sebagai Kota Seribu Warkop, Pecahkan Rekor 1.035 Kedai
Densus 88 Ungkap Modus Baru Rekrutmen Teroris Lewat Gim Daring