Ultimatum 3 Hari di PBNU: Gus Yahya Didesak Mundur, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?

Oleh: Erizal

Suasana di tubuh PBNU sedang tidak biasa. Tegang. Jarang sekali terjadi, Ketua Rais Aam memberi ultimatum kepada Ketua Tanfidziyah untuk mundur. Itu pun cuma diberi waktu tiga hari. Singkat, tapi sangat tegas. Bukan sekadar "secepatnya," melainkan hitungannya jelas: tiga hari.

Ini menunjukkan ada sesuatu yang serius, sesuatu yang mendasar, yang sudah terjadi dan barangkali terus berlanjut, sehingga dianggap tak bisa lagi dimaafkan. Kecuali dengan satu jalan: pengunduran diri.

Hubungan antara Ketua Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah biasanya berjalan harmonis. Meski dulu ada juga konflik antara KH Ali Yafie dan Gus Dur. Tapi kasusnya beda, jauh berbeda dan tak bisa disamakan dengan yang sekarang.

Di sisi lain, biasanya seorang Ketua Tanfidziyah tak cuma menjabat satu periode, melainkan lanjut ke periode kedua. Bahkan, pendahulunya, KH Said Aqiel Sirodj, sempat ingin melanjutkan ke periode ketiga sebelum akhirnya dikalahkan oleh KH Yahya Cholil Staquf.

Nah, Gus Yahya inilah yang sekarang didesak mundur oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Jangankan dua periode, satu periode pun tampaknya tak akan genap. Yang terbaru, Gus Yahya menolak permintaan mundur itu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya di internal PBNU.

Lalu, sebetulnya apa yang sudah terjadi sehingga memicu ultimatum sedramatis itu?

Padahal, jadwal Muktamar NU tinggal setahun lagi. Tapi tampaknya situasinya sudah tidak bisa ditahan. Artinya, Muktamar nanti harus berlangsung tanpa kehadiran Gus Yahya sebagai Ketua Tanfidziyah. Pasti ada kesalahan yang dianggap fatal, sesuatu yang tak bisa dimaafkan.

Kalau sekadar konflik internal atau perebutan pengaruh, rasanya tidak sampai segitanya. Soal seperti itu sudah biasa dalam dinamika NU. Lagipula, keluarga besar PBNU ini semuanya masih terhubung. Konflik yang terjadi tetaplah konflik dalam satu keluarga besar. Seringkali, NU juga tak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik dari luar.

Jadi, kalau cuma soal persaingan politik internal, kecil kemungkinan sampai memicu permintaan mundur seperti ini. Apalagi masa jabatan Gus Yahya belum genap satu periode. Rata-rata ketua PBNU bisa dua periode, kalau tak ada halangan.

Memang, politik di internal NU sulit dipisahkan dari politik luar. Bahkan dulu NU sendiri pernah menjadi partai politik pada 1955. Kemenangan Gus Yahya atas KH Said Aqiel Sirodj juga tak lepas dari campur tangan kekuatan politik di luar NU saat itu. Itu bisa dilihat dengan mudah.

Dua hal yang paling sering disebut sebagai alasan permintaan mundur ini adalah masalah keuangan dan hubungan dengan jaringan Zionis Internasional di Israel.

Kedua masalah ini, boleh dibilang, datang dari luar. Tapi soal hubungan Gus Yahya dengan jaringan Zionis sebenarnya sudah jadi rahasia umum, bahkan jauh sebelum dia memimpin PBNU.

Kalau itu yang jadi alasan, kok terasa agak mengada-ada? Ke mana saja selama ini?

Bahkan, foto Gus Yahya bersama Benjamin Netanyahu dan beberapa kader muda NU lainnya masih bisa dilihat di Wikipedia. Bisa jadi justru itu dianggap sebagai sebuah prestasi, bukan kesalahan, sehingga Gus Yahya merasa biasa saja mengundang pembicara dari Israel untuk melatih pengurus PBNU.

Apakah situasi politik global atau sikap pemerintah Indonesia sudah berubah? Sepertinya tidak juga. Sikap Indonesia terhadap Israel dari dulu sampai sekarang relatif konsisten. Hanya saja, keterlibatan Presiden Prabowo dalam panggung internasional belakangan ini lebih menonjol.

Bisa jadi masalahnya lebih rumit, dan berkaitan dengan hal lain. Misalnya, soal tata kelola keuangan. Dan masalah keuangan ini mungkin saja berkait kembali dengan isu hubungan dengan jaringan Zionis tadi.

Atau, ada juga isu konsesi tambang yang diberikan kepada PBNU sejak era Jokowi. Belum lagi soal kuota haji yang diusut KPK, yang sempat menyinggung nama PBNU. Kebetulan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah adik kandung Gus Yahya sendiri.

Artinya, inti persoalannya mungkin bukan cuma soal Zionis, tapi juga soal tata kelola keuangan yang berbelit. Tapi publik memang lebih tertarik membahas yang pertama. Padahal, hubungan dengan jaringan internasional itu justru mungkin menjadi salah satu faktor yang mendorong terpilihnya Gus Yahya.

Masalah tata kelola keuangan terdengar halus. Tapi jangan salah, di balik itu bisa tersimpan persoalan yang sangat pelik dan melibatkan dana yang tidak kecil. Baik itu dana terkait hubungan internasional, konsesi tambang, atau kuota haji yang kabarnya tenggelam.

Permintaan mundur dari Rais Aam ini terkesan kasar dan sangat politis. Tapi siapa tahu, di baliknya justru ada niatan baik untuk menyelamatkan muka banyak pihak, bahkan seluruh umat.

Penglihatan seorang Rais Aam biasanya tidak hanya bersifat lahiriah. Seringkali lebih pada pertimbangan batin dan spiritual. Kalau pertimbangan itu dilawan, mudaratnya bisa datang lebih luas, bukan cuma untuk satu orang, tapi untuk banyak orang, bahkan umat.

Sekarang, semua pihak dengan kepentingannya masing-masing sedang menunggu. Bagaimana NU menyelesaikan masalah internalnya. Apakah permintaan mundur ini akan berjalan mulus, atau justru berbelok arah?

Kalau mulus, maka pihak luar akan sulit masuk. Tapi kalau tidak, bisa jadi kepentingan dari luar akan membanjiri NU di luar kendali. Semua seperti standby di gerbang, menunggu sikap final dari santera internal Nahdlatul Ulama.

(Direktur ABC Riset & Consulting)