EDITORIAL JAKARTASATU: Kekuasaan yang Tak Ingin Usai

Kekuasaan itu seharusnya mandat dari rakyat, untuk rakyat. Tapi kenyataannya? Begitu banyak penguasa yang sulit melepaskan jabatannya. Daya pikat kekuasaan ternyata terlalu manis untuk ditinggalkan begitu saja.

Ambisi bertahan dalam jabatan yang sejatinya sementara sering berubah jadi penyakit politik berbahaya. Bahkan bisa dibilang mematikan.

Nah, ketika kekuasaan dikejar bukan lagi untuk mengabdi, melainkan sekadar mempertahankan privilege dan kepentingan pribadi, prinsip demokrasi pun mulai keropos. Yang lebih parah lagi, ada yang sampai melakukan cara-cara absurd demi tetap berkuasa.

Mekanisme pembatasan jabatan sebenarnya dirancang untuk mencegah tirani. Tapi dalam praktiknya, aturan itu sering jadi formalitas belaka. Gampang sekali dinegosiasikan oleh mereka yang haus pengaruh.

Dalihnya selalu mulia: stabilitas nasional, kelanjutan pembangunan, atau klaim suara rakyat. Namun di balik semua retorika itu, yang ada sebenarnya cuma kecemasan kehilangan kendali. Ketakutan terhadap perubahan yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Fenomena seperti ini bukannya berkurang, malah makin merajalela.

Kekuasaan yang membandel biasanya membawa serta praktik buruk. Korupsi sumber daya merajalela, kebebasan dibatasi, batas etika politik dikaburkan. Kritik langsung dicap sebagai ancaman, sementara oposisi dipinggirkan secara sistematis.

Aturan main demokrasi pun dimodifikasi seenaknya. Tujuannya cuma satu: melanggengkan kekuasaan. Hukum pun tak luput dari permainan mereka.

Padahal, esensi demokrasi justru terletak pada pergantian kepemimpinan yang berkala dan damai. Itu lho, kemampuan suatu bangsa untuk menerima perubahan tanpa harus berantakan.

Karena itulah, peran masyarakat dan lembaga pengawal demokrasi jadi krusial. Mereka harus memastikan batas-batas kekuasaan benar-benar dijaga. Konstitusi tidak boleh jadi dokumen lentur yang bisa dibengkokkan sesuai selera segelintir elit.

Partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan, plus keberanian untuk bersuara lantang, merupakan benteng terakhir negara hukum yang sehat.

Pada akhirnya, ketika kekuasaan menolak berakhir, ia berubah fungsi. Dari alat pelayan rakyat menjadi tiran yang menguasai rakyat. Sejarah sudah sering membuktikan hal ini.

Kekuasaan yang dipertahankan secara paksa hanya akan menghasilkan keretakan sosial, konflik berkepanjangan, dan yang paling parah kehancuran kepercayaan publik.

Demokrasi harus terus kita jaga. Bukan cuma untuk kepentingan hari ini, tapi lebih untuk masa depan generasi mendatang. Mereka berhak menikmati pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada ambisi segelintir penguasa.

Kalau tidak, bahaya yang mengintip akan semakin besar. Semoga saja ini tidak terjadi di Indonesia.

(jaksat/ed)