Padahal, esensi demokrasi justru terletak pada pergantian kepemimpinan yang berkala dan damai. Itu lho, kemampuan suatu bangsa untuk menerima perubahan tanpa harus berantakan.
Karena itulah, peran masyarakat dan lembaga pengawal demokrasi jadi krusial. Mereka harus memastikan batas-batas kekuasaan benar-benar dijaga. Konstitusi tidak boleh jadi dokumen lentur yang bisa dibengkokkan sesuai selera segelintir elit.
Partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan, plus keberanian untuk bersuara lantang, merupakan benteng terakhir negara hukum yang sehat.
Pada akhirnya, ketika kekuasaan menolak berakhir, ia berubah fungsi. Dari alat pelayan rakyat menjadi tiran yang menguasai rakyat. Sejarah sudah sering membuktikan hal ini.
Kekuasaan yang dipertahankan secara paksa hanya akan menghasilkan keretakan sosial, konflik berkepanjangan, dan yang paling parah kehancuran kepercayaan publik.
Demokrasi harus terus kita jaga. Bukan cuma untuk kepentingan hari ini, tapi lebih untuk masa depan generasi mendatang. Mereka berhak menikmati pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada ambisi segelintir penguasa.
Kalau tidak, bahaya yang mengintip akan semakin besar. Semoga saja ini tidak terjadi di Indonesia.
(jaksat/ed)
Artikel Terkait
Kantor Desa di Kapuas Hulu Ambruk, Didahului Kemiringan sejak Lama
Tunjangan Guru Honorer Naik, Kuota Beasiswa Ditingkatkan Pemerintah
Bandara Tanpa Izin di Morowali Buka Suara, TNI Dikerahkan ke Kawasan Tambang
Mendikdasmen Soroti Beban Berat Guru: Mereka Bukan Sekadar Pengajar