Mantan Anggota DPR Soroti Perbedaan Penanganan Kasus di BUMN

Jakarta – Mantan Anggota DPR RI, Akbar Faisal, menyoroti perbedaan penanganan kasus korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kritik tersebut dilayangkannya menyusul vonis 4,5 tahun penjara terhadap Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi.

Melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu (23/11/2025), politikus itu mempertanyakan kesulapan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengusut tuntas kasus serupa di BUMN besar lainnya. Ia secara khusus menyoroti perusahaan seperti Garuda, Telkom, dan PLN.

"Saya sedang membanding-bandingkan aksi korporasi Garuda, Telkom, PLN dan BUMN besar lainnya dengan PT ASDP yg dirutnya Ira Puspadewi baru saja divonis 4,5 tahun penjara," tulis Akbar dalam cuitannya.

Politikus senior itu lalu mempertanyakan mengapa APH terlihat begitu mudah menemukan mens rea atau unsur kesengajaan beserta besaran angka kerugian negara dalam kasus yang menimpa PT ASDP. Sebaliknya, kata dia, hal yang sama justru sulit dibuktikan di BUMN-BUMN besar yang kerap mendapat injeksi modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun kondisinya tetap merugi.

"Mengapa APH demikian mudah menemukan mens rea berikut angka kerugiannya di ASDP tapi sulit menemukannya di BUMN besar yg rutin disusui APBN dalam jumlah super namun tetap merugi? @bpkri," tuntas kicauan Akbar Faisal.

Pernyataan ini menambah daftar sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum di sektor BUMN. Komentar Akbar di media sosial itu diunggah dalam konteks vonis yang telah dijatuhkan kepada pucuk pimpinan PT ASDP. Namun, perbandingan yang dilontarkannya menyiratkan adanya ketimpangan dalam proses hukum untuk kasus-kasus serupa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari institusi penegak hukum maupun manajemen BUMN yang disebutkan terkait dengan pernyataan Akbar Faisal tersebut.