Bupati Klungkung Angkat Bicara Soal Polemik Lift Kaca di Tebing Kelingking

Bupati Klungkung, I Made Satria, memilih untuk tidak banyak berkomentar menanggapi keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang menghentikan pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida. Baginya, ini murni ranah kewenangan sang gubernur.

"Saya serahkan semua pada kewenangan Pak Gubernur Bali. Wilayah yang dibangun itu kan kewenangan Provinsi dan Pusat," ujarnya.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jumpa pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu (23/11) lalu.

Soal rekomendasi UKL-UPL yang sempat diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup setempat, Satria juga enggan berpanjang lebar. Menurutnya, izin dari Pemkab Klungkung untuk bangunan loket tiket di atas tebing itu sebenarnya tak bermasalah.

"Kalau loket kan tidak masalah," katanya singkat. "Yang dipermasalahkan liftnya."

Meski begitu, kasus ini rupanya jadi pelajaran berharga. Ke depannya, Satria berjanji akan memperketat pengawasan terhadap setiap pembangunan di wilayahnya.

"Kami akan lakukan pengawasan melekat. Sudah kami sosialisasikan ke seluruh stakeholder, terutama perbekel, bendesa adat, dan dusun untuk ikut mengawasi," tegasnya.

Di sisi lain, Gubernur Koster telah resmi memerintahkan penghentian proyek kontroversial itu. Alasannya jelas: pengelola hanya punya izin untuk membangun "di atas" tebing, bukan "pada" tebing hingga ke pesisir pantai. Lift kaca itu sendiri ternyata tak punya dasar hukum dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Tak main-main, Koster juga memberi tenggat waktu enam bulan bagi pengelola untuk membongkar seluruh konstruksi lift dan memulihkan kondisi alam tebing serta pesisir pantai.

"Saya perintahkan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan Lift Kaca," tegas Koster.

Rencana Tiga Bangunan di Tebing