Ahli IPB: Limbah Cair Sawit Bisa Kurangi Ketergantungan Impor Pupuk

Limbah pabrik kelapa sawit? Selama ini mungkin cuma dipandang sebagai masalah yang harus dibuang. Tapi tunggu dulu. Seorang pakar justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda sama sekali. Menurut Basuki Sumawinata, ahli ilmu tanah dari IPB University, limbah cair kelapa sawit atau LCPKS itu sebenarnya menyimpan potensi luar biasa. Bukan sampah, melainkan sumber nutrisi strategis yang bisa menyokong sektor pertanian kita.

“Jika dikelola dengan pendekatan ilmiah yang tepat, limbah tersebut berpotensi menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia yang selama ini masih bergantung pada impor,” ujar Basuki.

Pernyataannya ini bukan tanpa dasar. Bayangkan, Indonesia setiap tahunnya memproduksi sekitar 50 juta ton minyak sawit. Dari proses itu, dihasilkan limbah cair yang volumenya jauh lebih besar: kurang lebih 100 juta ton. Limbah dalam jumlah raksasa itu mengandung nilai BOD (Biological Oxygen Demand) rata-rata 25.000 ppm. Di dalamnya, tersimpan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, hingga berbagai unsur mikro yang sangat dibutuhkan tanaman.

“Ini adalah sumber nutrisi alami yang nilainya sangat besar bagi kebun sawit,” katanya menegaskan.

Lebih Dari Sekadar Nutrisi: Menjaga Tanah Tetap Hidup

Di sisi lain, manfaat LCPKS ternyata melampaui sekadar penyediaan makanan untuk tanaman. Kandungan bahan organiknya yang tinggi menjadikannya sumber karbon organik utama bagi tanah. Tanpa suplai bahan organik yang cukup, produktivitas tanah lambat laun akan merosot. Akibatnya, ketergantungan pada pupuk kimia sintetis pun makin menjadi-jadi. Nah, di sinilah letak kunci utamanya. Pengembalian nutrisi organik ke lahan dinilai bisa menjaga keberlanjutan produksi perkebunan untuk jangka panjang.

Namun begitu, Basuki mengkritik keras kebijakan yang ada saat ini. Ia menyoroti aturan yang mendorong pengolahan LCPKS hingga mencapai BOD sangat rendah, misalnya di bawah 100 mg/l. Menurutnya, pendekatan seperti itu justru kontra-produktif. “Langit itu menghilangkan kandungan karbon organik yang bermanfaat,” jelasnya.

Ia bahkan menyebutnya sebagai pemborosan. “Jika diterapkan pada seluruh LCPKS di Indonesia maka hal itu dapat dipandang sebagai pemborosan uang negara karena hampir seluruh kebutuhan pupuk di Indonesia berasal dari pupuk impor,” tegas Basuki. Pendekatan berlebihan itu, di matanya, jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi sirkular yang mengedepankan pemanfaatan kembali sumber daya.

Lalu, Seperti Apa Model yang Ideal?

Basuki punya usulan konkret. Alih-alih mengolahnya hingga ‘bersih’ total, LCPKS sebaiknya diolah hingga mencapai BOD sekitar 3.000–5.000 mg/l saja sebelum diaplikasikan ke lahan. Pada tingkat itu, bahan organiknya masih tersedia dan berguna, namun sudah cukup stabil dan relatif aman bagi lingkungan. Tentu saja, pengelolaannya tidak boleh asal. Perlu ada perhatian serius pada parameter kimia tanah, termasuk upaya pengendalian kondisi reduksi untuk mencegah terbentuknya gas metana yang berbahaya.

Optimalisasi seperti ini, jika dijalankan, bisa memberi dampak ganda. Di satu sisi, kebutuhan pupuk kimia bisa ditekan. Di sisi lain, biaya produksi perkebunan sawit juga ikut turun. Efisiensi semacam inilah yang pada akhirnya berpotensi memperkuat daya saing industri nasional di kancah global.

“Pemanfaatan LCPKS bukan sekadar solusi limbah,” pungkas Basuki. “Ini strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui efisiensi nutrisi dan pengurangan impor.”

Ia menekankan, kebijakan ke depan harus lebih cerdas. Tidak cuma menetapkan batas mutu limbah secara kaku, tetapi juga perlu mengatur volume aplikasi, periode pemberian, serta sistem pengawasan yang ketat. Intinya, regulasi harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar: perlindungan lingkungan dan kebutuhan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi jelas sangat mungkin untuk diwujudkan.