Harga Tanah di Jakarta Hambat Pembangunan Dapur Umum, BGN Siapkan Skema Khusus

Jakarta ternyata menghadapi kendala unik dalam hal penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Menurutnya, masalah di Ibu Kota cukup berbeda dibandingkan daerah lain.

Setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis lalu, Nanik menjelaskan lebih detail. "Ya, di beberapa wilayah lain mungkin lebih mudah. Tapi lucunya di Jakarta ini jumlahnya cukup sedikit, enggak-enggak begitu besar," ujarnya. Ia menduga, salah satu faktor penghambatnya adalah masalah harga tanah yang memang tinggi di Ibu Kota.

Menyikapi hal ini, aturan tentang SPPG kemungkinan akan disesuaikan. Tujuannya jelas: mempermudah dan mempercepat pembangunan dapur umum di Jakarta.

Di sisi lain, Nanik juga menyampaikan skema alternatif yang sedang dipikirkan. "Kalau nantinya ternyata jumlahnya masih kurang, kita akan perlakukan Jakarta seperti wilayah 3T atau terpencil," katanya. Dalam skenario ini, pihak yang membangun dapur kemudian akan disewa langsung oleh BGN.

Ia pun menegaskan soal pengawasan. "Yang ke depan nanti saya awasi, ya," tegasnya. Poin ini penting agar pembentukan SPPG betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebenarnya, semangat awal Presiden Prabowo adalah melibatkan banyak yayasan pendidikan dan sosial. Namun begitu, kebutuhan untuk berjalan cepat membuat kebijakan ini akhirnya dibuka lebih luas.

"Akhirnya, ya, kita bilang saja. Untuk mempercepat terbentuknya SPPG, kita minta siapa saja yang mampu membangun dapur, silakan. Nanti kita lihat perkembangannya," pungkas Nanik.