Kemenkum Kalbar Pacu Kualitas SDM Lewat Penilaian Kompetensi

Hi!Pontianak - Dari balik layar komputer di ruang kerjanya masing-masing, staf Kanwil Kementerian Hukum Kalbar mengikuti rapat koordinasi persiapan penilaian kompetensi. Kegiatan yang digelar secara daring oleh BPSDM Hukum ini berlangsung pada Rabu, 19 November 2025. Intinya, ini semua demi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum.

Eva Gantini, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, membuka rapat dengan arahan yang cukup tegas. Menurutnya, standardisasi kompetensi pegawai itu bukan hal sepele. Ini adalah kunci untuk mendukung reformasi birokrasi dan tentu saja, peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya pemetaan jabatan, asesmen yang transparan, dan akuntabilitas di setiap tahap penilaian.

Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Kalbar mengirimkan perwakilannya. Hadir Kepala Bagian TU dan Umum, Ferry Indrawan, yang tak sendirian. Ia datang bersama tim kerja SDM: Hendri Budi Iskanto, Budi Prasetiyo, dan Rizeki Rinadi. Sesi kemudian berlanjut dengan pemaparan teknis dari Sutrisno dari BPSDM. Ia menjelaskan banyak hal, mulai dari mekanisme penilaian, instrumen asesmen, sampai bagaimana hasil penilaian nantinya akan dimanfaatkan dalam Talent Pool untuk pengembangan karir pegawai.

Jonny Pesta Simamora, sang Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, tak mau ketinggalan memberikan penegasan. “Penguatan kompetensi aparatur itu fondasinya, lho. Tanpa itu, sulit meningkatkan kualitas kinerja organisasi,” ujarnya. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kalbar untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di wilayah. Setiap arahan dari BPSDM, janjinya, akan ditindaklanjuti secara terukur. Tujuannya jelas: mewujudkan SDM yang profesional dan mampu beradaptasi.

Rapat kemudian ditutup dengan diskusi interaktif yang cukup hidup. Berbagai kendala teknis di lapangan dibahas, dicari solusi strategisnya agar pelaksanaan penilaian kompetensi di tiap satuan kerja bisa lebih cepat. Nah, sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar punya sejumlah rencana. Mulai dari sosialisasi kebijakan terbaru, pembaruan data pegawai yang memenuhi syarat, persiapan teknis untuk asesmen daring, hingga pelaporan perkembangan implementasi ke BPSDM Hukum dan Biro SDM secara berkala. Semuanya demi proses yang lebih mulus ke depannya.