Sumpah Jabatan Hanya Jadi Ritual, Amanah Tergerus Kepentingan

Sumpah Tinggal Formalitas, Amanah Jadi Korban

Fenomena ini berulang terus di panggung publik kita. Kinerja lembaga bermasalah, pelayanan amburadul, rasa keadilan pun pincang. Kritik makin keras, tapi responsnya? Bukan perbaikan yang menyentuh akar. Yang muncul justru rilis survei dengan angka-angka mentereng, lalu ikrar dan sumpah massal mengatasnamakan Allah. Seolah semua masalah bisa lenyap hanya dengan rangkaian kata yang dilafalkan di depan kamera.

Padahal, persoalan sebenarnya bukan pada lembaganya. Lembaga cuma wadah. Jiwa dan wajahnya ditentukan oleh orang-orang di dalamnya. Moralitas, niat, cara kerja mereka. Nah, ketika kewenangan besar dan perangkat organisasi dipakai untuk melacurkan diri demi kepentingan pribadi atau kelompok, ya wajarlah lembaganya ikut tercemar. Publik marah pada simbol, padahal sumber kerusakan ada pada karakter manusianya yang mengkhianati amanah.

Resep pembenarannya biasanya mirip. Kritik dijawab dengan survei yang mengklaim tingkat kepercayaan masih tinggi. Narasinya dibangun seakan rakyat "dipaksa percaya" bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, survei itu alat. Bisa dipakai jujur untuk bercermin, bisa juga dipelintir jadi selimut statistik yang menutupi borok. Begitu angka dijadikan tameng, kejujuran pelan-pelan tersingkir.

Lalu, seringnya ikut tahap kedua: ikrar bersama. Sumpah ulang di aula besar. Kalimatnya megah, lafaz Allah disebut berulang, disisipi ayat-ayat agar terasa sakral. Tapi pola pikir di baliknya tetap sama: lebih sibuk mengelola citra ketimbang membenahi diri. Ikrar berubah jadi kosmetik moral, bukan pintu taubat. Sumpah yang mestinya mengikat jiwa di hadapan Allah, tergerus jadi sekadar bagian dari manajemen reputasi.

"Demi Allah" Cuma Jadi Kata Pembuka

Di sinilah ironinya jadi nyata. Para pejabat ini kan dari awal sudah bersumpah jabatan dengan menyebut nama Allah. Janji akan jujur, adil, amanah. Tapi begitu duduk di kursi kekuasaan, sumpah itu seolah menguap. Keputusan diambil bukan lagi berdasar nurani, tapi pesanan, tekanan, dan kepentingan. Di depan kamera mereka tampil sebagai pejabat bersumpah, di ruang tertutup berubah jadi operator kepentingan.

Masalahnya sederhana sekaligus menyesakkan. Mengucap "Demi Allah" ternyata jauh lebih gampang daripada hidup sesuai dengan kalimat itu. Banyak yang hafal naskah sumpah di podium, tapi gagap saat harus menjaganya dalam keputusan sehari-hari. Bibir sudah berjanji, hati malah sibuk cari seribu alasan untuk melanggar.

Seseorang yang sudah bersumpah di hadapan Allah seharusnya sadar. Setiap tanda tangan, setiap disposisi, akan kembali padanya sebagai bahan hisab.

Dengan kata lain, setiap kebijakan yang merugikan rakyat, setiap keberpihakan yang melukai keadilan, itu sedang mengikis makna sumpah yang pernah ia ucap sendiri. Sumpah tidak batal karena waktu. Yang sering berubah cuma rasa malunya.

Ditambah lagi model kepemimpinan yang salah orientasi. Kewenangan besar tanpa kompas moral yang jernih itu bahaya. Pemimpin yang mestinya penjaga amanah malah terjebak sebagai "jongos" yang patuh pada tuannya di atas, bukan pada kebenaran. Oportunisme menggantikan keberanian. Takut kehilangan jabatan mengalahkan takut melanggar sumpah di hadapan Allah. Penyimpangan di puncak lalu mengalir turun, jadi deviasi berjamaah di seluruh tubuh organisasi.

Ini bukan cuma soal manajemen kinerja. Akarnya lebih dalam: relasi manusia dengan Allah dan cara mereka memaknai ikrar di hadapan-Nya. Sumpah atas nama Allah mestinya menempatkan seluruh jiwa-raga dalam posisi tunduk pada kebenaran, bukan sekadar untuk mengamankan jabatan. Standarnya tinggi, jauh lebih tinggi dari sekadar naskah pelantikan.

Survei dan Kosmetik Moral

Begitu kinerja buruk mulai telanjang, biasanya muncul kebutuhan akut untuk "memperbaiki citra". Polanya nyaris baku. Pertama, rilis survei kepercayaan. Kedua, konferensi pers. Ketiga, ikrar atau deklarasi ulang komitmen.

Survei sejatinya alat netral. Bisa untuk bercermin, bisa juga untuk berdandan. Masalah dimulai saat angka kepercayaan tinggi diangkat besar-besaran, sementara kritik substansial dikecilkan. Publik diajak lihat grafik, bukan realita pelayanan sehari-hari. Narasinya cuma satu: "Tenang, rakyat masih percaya pada kami."

Padahal di akar rumput, keluhan nyata bertebaran: laporan mangkrak, kasus jalan di tempat, keadilan yang bisa ditawar.

Lalu masuk tahap ikrar. Pegawai dikumpulkan di aula, berbaris rapi, mengucapkan komitmen. Lafaz Allah disebut lagi, ayat dibacakan, suasana dikhidmatkan. Secara lahir, tampak indah. Foto tersebar, video diposting. Tapi publik sekarang makin cerdas. Mereka bisa bedakan mana tindakan lahir dari kesadaran, mana yang cuma bentuk kepanikan citra.

Ikrar akan punya makna kalau diikuti tiga hal. Pertama, pengakuan jujur bahwa memang ada masalah serius tanpa ini, ikrar cuma kalimat defensif. Kedua, langkah konkret perbaikan sistem dan perilaku. Ketiga, keteladanan pimpinan. Percuma ikrar kalau yang paling sering langgar justru orang yang berdiri di barisan depan.

Tanpa itu, ikrar cuma jadi kosmetik moral. Kulit mulus, tapi infeksi di dalam tak diobati. Sumpah jadi alat "layering" citra, bukan pintu taubat.

Pemimpin yang Lupa Siapa 'Majikan'-nya

Di ruang publik, banyak pemimpin tampak gagah. Seragam rapi, pangkat penuh, pidato tertata. Tapi ada pertanyaan sederhana yang sering tak terjawab jujur: sebenarnya dia ini mengabdi kepada siapa?

Secara teori, pejabat negara mengabdi pada konstitusi dan rakyat. Dan di level terdalam, mengabdi pada Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Sumpah jabatan pakai nama Allah mestinya mengunci arah itu. Begitu "Demi Allah" diucap, saat itu juga ia nyatakan bahwa majikan tertingginya adalah Allah, bukan atasan struktural atau kekuasaan politik.

Realitanya? Sering terbalik. Banyak yang perilakunya menunjukkan "majikan" sesungguhnya adalah kekuasaan politik yang bisa mengangkat dan menjatuhkan, atau pemilik modal yang bisa memberi dukungan.

Sumpah pada Allah cuma muncul di ruang pelantikan. Setelah itu, yang ditaati bisikan kekuasaan, bukan suara nurani. Model kepemimpinan begini melahirkan figur "jongos". Secara posisi dia pemimpin, tapi cara pikirnya pelayan kepentingan. Ia patuh selama posisinya aman. Ia bergerak bukan berdasarkan benar-salah, tapi aman-berisiko.

Pemimpin yang sadar dirinya "sudah dibeli" oleh Allah tidak gampang dipaksa jadi jongos. Dia mungkin kehilangan jabatan, tapi tak mau kehilangan muka di hadapan Allah. Sebaliknya, pemimpin yang merasa "dibeli" kekuasaan akan selalu gelisah. Hari ini membela A, besok membela B. Sumpahnya fleksibel, ikut arah angin. Kata "Demi Allah" berubah jadi stempel sakral untuk membenarkan langkah yang lahir dari ketakutan.

Di titik inilah kerusakan jadi masif. Aparat junior lihat, yang dihargai bukan yang pegang sumpah, tapi yang pandai baca selera atasan. Mereka belajar bahwa amanah cuma slogan. Yang "menghidupi" karier adalah loyalitas pada orang, bukan pada kebenaran. Budaya organisasi bergeser pelan dari pengabdian ke penjilatan.

Mengembalikan Sumpah ke Makna Asal

Kalau akar masalahnya sumpah yang kehilangan makna, jalan keluarnya bukan tambah seremoni. Tapi mengembalikan arti sumpah itu sendiri. Sumpah itu pagar. Ada garis yang tak boleh dilanggar setelah kalimat itu diucap. Di dalam sumpah, seseorang menegaskan pada dirinya: ada wilayah moral yang tak boleh diinjak, ada keputusan yang tak boleh ditandatangani, meski tekanan datang dari mana saja.

Bagi pejabat, hukumnya sederhana tapi berat. Setiap tanda tangan di berkas adalah bagian dari jawabannya pada Allah. Setiap pembiaran penyimpangan adalah goresan yang cederai kejujuran dirinya sendiri. Di sini, yang menentukan bukan lagi teks sumpahnya, tapi kejujuran hati untuk mengakui bahwa orientasi sudah bergeser. Mengakui bahwa selama ini lebih sibuk membela citra ketimbang membenahi diri. Tanpa pengakuan ini, taubat mustahil terjadi. Dan tanpa taubat, ikrar cuma jadi obat penenang sesaat menenangkan publik, tapi tak pernah menyembuhkan penyakitnya.

Wallahualam bishawab.