Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Berpotensi Jebolkan Subsidi Energi dan Tekan APBN 2026

Keputusan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran baru terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Selisih harga yang mencapai Rp6.250 per liter jika dibandingkan dengan Pertalite yang tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter dinilai menjadi insentif kuat bagi masyarakat untuk beralih ke BBM bersubsidi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lonjakan harga ini menempatkan pemerintah pada posisi fiskal yang sangat rentan. Ia mengingatkan bahwa belanja subsidi dan kompensasi energi terus merangkak naik secara signifikan pada paruh pertama tahun ini, sehingga risiko perpindahan konsumsi secara massal dapat mempersempit ruang gerak anggaran negara.

“Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Artinya, ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh,” kata Achmad, Sabtu (13/6/2026).

Merujuk data yang ada, Achmad menyebutkan bahwa subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 saja telah menyentuh angka Rp153,1 triliun. Dengan kuota Pertalite tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, tantangan utama kini terletak pada menjaga volume tersebut agar tidak jebol akibat beralihnya pengguna Pertamax yang konsumsi tahunannya berkisar antara 6,4 hingga 7 juta kiloliter.

Dalam simulasi dampak fiskal yang dilakukannya, Achmad memperhitungkan beban implisit negara sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter untuk setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan. Jika migrasi konsumen mencapai level 20 persen, maka akan ada tambahan volume Pertalite sebesar 1,3 juta kiloliter. Kondisi ini setara dengan tambahan beban negara yang berkisar antara Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.

Potensi pembengkakan anggaran diprediksi akan semakin liar jika angka migrasi terus meningkat melampaui prediksi awal pemerintah. Situasi ini diperkirakan menjadi beban nyata bagi kas negara, terutama apabila kelas menengah secara masif mulai mengubah pola konsumsi energinya demi efisiensi pribadi.

“Dalam skenario berat, ketika 60 persen pengguna berpindah, tambahan beban dapat menembus Rp11,5 triliun sampai Rp19,5 triliun per tahun,” ujar Achmad.