Pemusnahan Dokumen KPU Surakarta: Titik Krusial Polemik Ijazah Jokowi

Wartawan senior Lukas Luwarso menilai inti persoalan dari polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terletak pada tindakan KPU Kota Surakarta. Lembaga ini mengaku telah memusnahkan dokumen pendaftaran pencalonan Wali Kota, termasuk salinan ijazah Jokowi. Menurut analisisnya, langkah pemusnahan arsip inilah yang dinilai paling mencurigakan dan merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola arsip negara.

Dalam sebuah podcast, Lukas Luwarso menjelaskan bahwa meskipun sejumlah pihak mempersilakan publik untuk mempertanyakan keaslian ijazah tersebut, fokus utama justru beralih ke prosedur KPU Surakarta. Tindakan memusnahkan dokumen penting itulah yang kini menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan mendasar.

"Dari proses persidangan di KIP terungkap dengan jelas bahwa KPU Surakarta telah melanggar aturan kearsipan. Pemusnahan dokumen tanpa disertai berita acara yang sah dan tanpa dasar hukum yang kuat merupakan sebuah tindakan yang fatal," tegas Lukas.

Klaim KPU Surakarta dan Respons KIP

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Surakarta menyatakan bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda pendaftaran pencalonan beserta salinan ijazah Jokowi. Klaim ini didasarkan pada aturan retensi arsip selama satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, yang mengacu pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun, klaim tersebut justru menuai kritik dan memunculkan sederet pertanyaan baru dari pihak KIP.

Teguran Keras dari Komisi Informasi Publik

Majelis Komisioner KIP memberikan teguran resmi kepada KPU Surakarta atas beberapa hal krusial, yaitu:

• Kegagalan KPU dalam menunjukan berita acara pemusnahan arsip.
• Ketidakmampuan menjelaskan dasar hukum retensi yang selaras dengan Undang-Undang Kearsipan.
• Pelaksanaan prosedur pemusnahan yang dinilai tidak konsisten dan tidak memenuhi standar pengelolaan arsip negara.

KIP menegaskan bahwa arsip negara, khususnya yang terkait dengan pencalonan pejabat publik, termasuk dalam kategori arsip vital. Arsip jenis ini tidak boleh dimusnahkan dalam waktu singkat. Masa retensi untuk arsip vital umumnya minimal lima tahun, jauh lebih lama dari klaim tiga tahun yang diajukan oleh KPU Surakarta.

Dugaan Kejanggalan yang Menguat

Lukas Luwarso berpendapat bahwa tindakan pemusnahan dokumen justru memperkuat indikasi adanya kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi. Alasan yang diberikan oleh KPU dinilai tidak hanya lemah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.

"Persoalan ini telah melampaui ranah politik dukungan. Ini adalah masalah fundamental tentang tata kelola arsip negara yang buruk. Pemusnahan dokumen sepenting ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan," tegasnya.

Ia juga menyoroti keanehan lain yang muncul, seperti adanya nomor ijazah yang sempat ditutupi dalam dokumen yang beredar. Menurutnya, hal-hal semacam ini semakin memperbesar tanda tanya di kalangan masyarakat.

Pertanyaan Besar yang Masih Menggantung

Dengan berbagai kejanggalan yang terungkap, Lukas memprediksi kasus ini akan terus berlanjut. Setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab dengan tuntas:

• Bagaimana sebenarnya status keabsahan ijazah Jokowi?
• Sejauh mana kepatuhan KPU Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan?

"Selama KPU tidak mampu menunjukan bukti pemusnahan yang sah dan dasar hukum yang kuat, kasus ini akan terus berlarut. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui fakta yang sebenarnya," pungkas Lukas.