Polri Lakukan Evaluasi Besar, Ubah Paradigma Penanganan Unjuk Rasa

Pasca aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dengan menerjunkan tim evaluasi khusus. Langkah ini diumumkan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa tim dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri telah diterjunkan ke 12 Polda. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan mengubah paradigma lama dalam menangani aksi unjuk rasa.

Perubahan Paradigma: Dari Menghadapi Menjadi Melayani

Dalam evaluasi tersebut, salah satu poin kunci yang ditekankan adalah pergeseran paradigma. Polri berkomitmen untuk beralih dari sikap "menghadapi" massa menjadi "melayani" massa yang sedang menyampaikan aspirasi.

Wakapolri menegaskan bahwa pendekatan humanis akan menjadi ujung tombak dalam setiap penanganan aksi demonstrasi. Pelayanan yang humanis dinilai lebih sesuai dengan semangat demokrasi, di mana penyampaian aspirasi rakyat harus dijaga dan dilindungi.

"Kami menyadari banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Perubahan paradigma dari menghadapi massa menjadi melayani massa ini mutlak dilakukan," tegas Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.

Evaluasi Bidang Kultural dan Sikap Anggota Polri

Tidak hanya pada aspek teknis operasional, evaluasi juga menyentuh ranah kultural internal Polri. Setiap anggota Polri diharapkan dapat lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat secara objektif.

Wakapolri juga memberikan peringatan keras agar jajaran Polri menghindari sikap hedonisme dan flexing atau pamer. Polri harus tetap rendah hati dan mampu menempatkan diri sesuai dengan realitas sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan langkah evaluasi ini, Polri berharap dapat membangun citra yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan publik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan dan humanisme.