Penegakan hukum terhadap praktik politik uang yang lemah membuat pemerintah tidak berdaya menghadapi oligarki. Pemerintah dianggap hanya menjadi alat bagi pemilik modal.
2. Sikap Permisif Elit dan Masyarakat
Budaya permisif terhadap jual beli kekuasaan di kalangan elit politik dan masyarakat telah membuat praktik ini dianggap wajar dan meluas.
3. Hubungan Erat Kekuasaan dan Modal
Adanya hubungan yang erat antara kekuasaan dan modal menciptakan oligarki politik. Penguasa negara menjadi hamba kekuatan pemodal, bukan lagi pelayan rakyat.
4. Ambisi Elit Politik
Ambisi dan kepentingan pribadi elit politik seringkali mengabaikan moralitas dan tanggung jawab. Mereka menggunakan segala cara, termasuk uang, untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.
Kesimpulan: Duitokrasi sebagai Ancaman Demokrasi
Dari kajian tersebut, disepakati bahwa duitokrasi merupakan realitas pahit yang merusak demokrasi. Kekuasaan yang seharusnya berfungsi untuk rakyat dibajak oleh kekuatan uang, menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang parah. Upaya serius diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memulihkan nilai-nilai demokrasi.
Artikel Terkait
Kritik terhadap Presiden: Hak Warga Negara, Kewajiban Moral, dan Pandangan Islam
UGM Diduga Sembunyikan Dokumen Ijazah Jokowi, KIP Beri Perintah Tegas
Mengapa Manusia Sering Bohong? 7 Alasan Psikologis & Dampaknya
Yasika Aulia Ramadhani: Sosok 20 Tahun yang Kelola 41 Dapur Makan Bergizi Gratis di Sulsel