Gus Ulil Sebut Wacana Zero Mining Gagal Paham Realitas

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum lama ini benar-benar memilukan. Ribuan korban jiwa berjatuhan, fasilitas umum porak-poranda. Nah, di tengah duka dan kerusakan itu, publik kembali menyoroti satu isu lama: pertambangan. Banyak yang menuding aktivitas tambang sebagai biang kerok di balik bencana alam ini.

Di sisi lain, wacana untuk menghentikan total semua kegiatan pertambangan atau yang sering disebut 'zero mining' kembali mengemuka. Gagasan ini didorong sejumlah kalangan masyarakat sipil sebagai jawaban atas persoalan lingkungan. Tapi, tidak semua setuju.

Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla atau yang akrab disapa Gus Ulil, termasuk yang menolak keras ide tersebut. Baginya, wacana zero mining itu sama sekali tidak tepat.

“Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” ujar Gus Ulil dalam sebuah siaran di media sosial, Kamis lalu.

Argumennya sederhana tapi kuat: coba lihat sekeliling. Hampir semua sendi kehidupan kita sekarang ini bergantung pada hasil tambang. Listrik yang menerangi rumah dan gedung, gadget yang kita pegang setiap hari, semuanya butuh material dari perut bumi.

“Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” jelasnya dengan nada khas.

Karena itu, menurut Gus Ulil, yang diperlukan bukanlah pelarangan total. Itu justru pandangan yang, dalam kata-katanya, "goblok". Persoalannya bukan ada atau tidak ada penambangan, melainkan bagaimana mengelolanya.

“Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” pungkasnya tegas.

Jadi, intinya jelas. Di satu sisi, bencana alam ini jadi pengingat keras tentang dampak kerusakan lingkungan. Namun begitu, solusinya bukan dengan mematikan satu sektor secara ekstrem, melainkan dengan pengaturan dan penegakan aturan yang ketat dan benar. Itulah titik temunya.