Program SPPG dan Peresmian 10 Dapur MBG di Kabupaten Bone

Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan setelah peresmian 10 dapur Makanan Bergizi dan Gizi Seimbang (MBG) di Kabupaten Bone pada Jumat, 14 November 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi, dan Wakil Ketua DPRD Yasir Machmud.

Ekspansi Dapur SPPG oleh Yayasan Yasika Group

Dalam kesempatan tersebut, Pembina Yayasan Yasika Group, Yasika Aulia Ramadhani, mengumumkan bahwa pihaknya kini telah mengelola secara aktif sebanyak 41 dapur SPPG. Dapur-dapur ini tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan. Pengumuman ini menarik perhatian publik mengingat Yasika Aulia Ramadhani merupakan anak kandung dari Yasir Machmud, salah satu pimpinan di DPRD Sulsel.

Respons Publik dan Isu Konflik Kepentingan

Isu ini pun ramai diperbincangkan oleh masyarakat di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang memuji manfaat nyata program dapur MBG dalam upaya meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul pula sejumlah pertanyaan kritis mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan. Kekhawatiran ini terutama muncul melihat ekspansi program yang tampaknya berjalan seiring dengan dukungan dari figur-figur yang memegang jabatan publik.

Spekulasi Proyek Kekuasaan di Balik Layanan Sosial

Beberapa komentar warganet secara khusus menyoroti nuansa politik yang kental dalam acara peresmian tersebut. Hal ini memicu spekulasi bahwa Program SPPG tidak hanya dimaknai sebagai layanan sosial murni, tetapi mulai dianggap sebagai sebuah proyek yang berkembang dalam lingkaran kekuasaan. Narasi yang beredar di masyarakat banyak yang menyebutkan fenomena ini sebagai contoh dimana program MBG dianggap telah berubah menjadi lahan proyek bagi para penguasa dan keluarganya.

Pentingnya Transparansi untuk Mengakhiri Polemik

Di tengah terus berlanjutnya perdebatan publik, terdapat tuntutan yang besar untuk penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif. Masyarakat mengharapkan kejelasan mengenai alur dan sumber pendanaan program, mekanisme kerja sama yang diterapkan, serta tingkat transparansi dalam pelaksanaan proyek SPPG. Tanpa adanya keterbukaan informasi pada aspek-aspek kunci ini, kecurigaan dan polemik di ruang publik diprediksi akan terus berlanjut dan meluas.