Menguji Komitmen Prabowo Pada RUU Perampasan Aset: Akankah Jadi Realita atau Cuma Omon-Omon?

'Nyanyian' soal RUU Perampasan Aset kembali terdengar. Kali ini datang dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan dukungannya agar RUU segera disahkan.

Namun, ini bukan pertama kali dukungan terdengar. Presiden sebelumnya, Joko Widodo, juga pernah menyuarakan hal serupa. Faktanya, hingga kini, RUU tak kunjung jadi undang-undang.

Prabowo sempat berkata, pengesahan RUU ini jangan cuma jadi "omon-omon". Harus ada langkah nyata. Bila sulit mengonsolidasikan DPR, ia bisa menempuh jalur lain: menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

MURIANETWORK.COM - Di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset. 

Pernyataan itu disampaikan saat peringatan May Day, Kamis (1/5/2025), dan langsung disambut sorak-sorai massa buruh dari berbagai serikat pekerja.

“Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Enak saja sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik saja-lah itu. Setuju?” teriak Prabowo lantang.

Pesan yang ingin ia sampaikan jelas perlawanan terhadap korupsi. Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara harus kembali ke rakyat dan dijaga demi kelangsungan hidup bersama.

Namun, publik tak ingin hanya mendengar janji. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai pernyataan Prabowo harus dibuktikan dengan aksi nyata. Apalagi, ini bukan pertama kalinya Prabowo melontarkan janji pemberantasan korupsi. 

Dari ancaman mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai pernyataan ‘memaafkan koruptor asal mengembalikan uang’, semuanya masih berupa retorika.

"Yang ditunggu sekarang adalah langkah konkret. Jangan berhenti di omon-omon,” tegas Zaenur saat dihubungi, Jumat (2/5/2025).

Ketua IM57 Institute Lakso Anindito turut menyampaikan hal serupa. Pihaknya menunggu aksi nyata dari pernyataan itu. 

Lakso menegaskan perkataan itu akan menjadi baik, ketika direalisasikan. 

"Dan tidak sekedar menjadi retorika belaka," katanya.

Keraguan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya presiden sebelumnya, Joko Widodo atau Jokowi juga sempat beberapa kali menyampaikan desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan  DPR. 

Misalnya, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 12 Desember 2023, Jokowi menyebut penting agar RUU itu segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab RUU itu suatu mekanisme  memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 

"Tetapi sampai akhir jabatannya (Jokowi) RUU Perampasan Aset tidak kunjung terealisasi," ujar Lakso. 

Terbitkan Perpu

Prabowo tak bisa hanya lempar tanggung jawab ke DPR. Begitu kata Laksanto Utomo, peneliti dari Pukat UGM. Sebagai Presiden, Prabowo punya ruang gerak lebih luas.

Buktinya, revisi UU TNI, UU Minerba, dan UU BUMN bisa melaju cepat. 

Semua karena ada dorongan kuat dari pemerintah. Maka, untuk RUU Perampasan Aset, dorongan serupa sangat mungkin dilakukan.

Zaenur Rohman sependapat. Menurutnya, Prabowo bisa mengonsolidasikan para ketua umum partai politik. 

Toh, mayoritas anggota DPR saat ini berasal dari partai koalisi pendukungnya. Dukungan politik sudah di tangan, tinggal kemauan untuk bertindak.

"Kalau presiden yang kumpulkan, yang dorong langsung, bisa efektif. RUU TNI kemarin buktinya cepat kilat,” ujar Zaenur.

Namun, jika konsolidasi partai terasa berat, masih ada opsi lain terbitkan Perppu. Langkah ini sah secara hukum, dan menunjukkan komitmen nyata.

Prabowo juga tak bisa berdalih bahwa proses masih di tangan DPR. Pada era Jokowi, surat presiden untuk pembahasan RUU ini sudah pernah dikirim ke DPR—tepatnya pada 4 Mei 2023, dengan nomor R-22/Pres/05/2023.

Zaenur mengingatkan, DPR adalah lembaga politik. Wajar bila mereka punya kepentingan—atau bahkan ketakutan.

“DPR tampak khawatir. Seolah takut RUU ini jadi senjata makan tuan,” kata Zaenur.

Dinamika di DPR

Keraguan terhadap DPR bukan tanpa dasar. Konsolidasi partai oleh Prabowo jadi penting karena manuver politik di parlemen kerap tak bisa ditebak.

Contohnya pada Maret 2023. Saat itu, Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kemenko Polhukam. Mahfud MD, sebagai Menko Polhukam kala itu, meminta agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Responsnya mengejutkan. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua Komisi III DPR saat itu, justru menyampaikan pernyataan yang menyiratkan betapa transaksionalnya proses legislasi.