MURIANETWORK.COM -Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku ternyata pernah berada di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali pada saat pengurusan fatwa MA terkait penggantian anggota DPR Fraksi PDIP Dapil Sumsel-1 periode 2019-2024.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terkait perkara suap dengan terdakwa Hasto yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.
Keberadaan Hasto dan Harun di ruang kerja Ketua MA Hatta Ali itu berlangsung pada September 2019 lalu.
Saat itu PDIP meminta fatwa kepada MA pada 13 September 2019. Surat permohonan fatwa itu ditujukan kepada Ketua MA yang ditandatangani Hasto dan Yasonna H Laoly selaku Ketua DPP PDIP.
Artikel Terkait
Sejarawan Soroti Korupsi Haji: Kalau Menteri Agama Rusak, Siapa Lagi yang Baik?
Stafsus Menag Yaqut Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
MAKI Desak KPK Jerat Kasus Kuota Haji dengan Pasal Pencucian Uang
KPK Tetapkan Yaqut Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji