Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Benang Kusut Kuota Haji Mulai Terurai

Nama mantan Menpora Dito Ariotedjo kembali mencuat. Kali ini, bukan di lapangan olahraga, melainkan di ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat (23/1/2026) ini, dia dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk mengurai benang kusut dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo membenarkan rencana itu.

“Benar, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. DA, eks Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji,” katanya.

Budi meyakini Dito akan kooperatif. Menurutnya, keterangan dari saksi semacam ini sangat krusial. “Pada prinsipnya, keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk membuat terang perkara yang sedang ditangani,” ujar Budi.

Pemanggilan ini memperpanjang daftar orang yang terseret kasus ini. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan pejabat Kemenag Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka awal Januari lalu. Dito disebut-sebut punya peran kunci, terutama dalam proses negosiasi kuota tambahan haji Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi pada 2023.

Di sisi lain, kehidupan pribadi Dito juga sedang tak tenang. Menjelang akhir 2025, istrinya, Niena Kirana Riskyana, mengajukan gugatan cerai. Niena adalah anak dari Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro perjalanan umrah dan haji ternama, Maktour. Kebetulan atau tidak, Fuad sendiri sudah beberapa kali diperiksa KPK dan dicegah ke luar negeri karena perusahaannya diduga ikut menikmati pembagian kuota haji khusus itu.

Lantas, apa sebenarnya peran Dito? Islah Bahrawi dari Jaringan Moderat Indonesia menyebut Dito berada di lingkar inti pembahasan kuota tambahan 20 ribu jamaah. Yang menarik, pembahasan itu justru tidak melibatkan menteri yang seharusnya, yaitu Yaqut Cholil.

Islah mengaku mendapat pengakuan langsung dari Yaqut.

“Yang diajak Presiden itu Dito, bukan Menteri Agama,” ujar Islah, seperti dikutip dari sebuah kanal YouTube.

Menurut pengakuannya, Presiden Joko Widodo-lah yang memimpin langsung pembicaraan dengan Raja Salman untuk menambah kuota. Dan Jokowi memilih mengajak Dito, didampingi Menteri BUMN saat itu Erick Thohir dan Mensetneg Pratikno.

Cerita ini makin rumit. Islah juga mengungkap bahwa Yaqut sebenarnya berniat hadir di rapat Pansus Hak Angket Haji DPR untuk bersaksi. Rencananya urung. Jokowi melarangnya, dengan alasan menugaskan Yaqut menggantikan Menhan Prabowo Subianto di sebuah konferensi perdamaian di Prancis.

Awalnya cuma tugas tiga hari. Tapi kemudian diperpanjang sampai 24 hari atas arahan Presiden. Bagi Islah, ini terlihat seperti upaya mengulur-ulur waktu. Menunggu sampai masa kerja pansus DPR itu selesai, dan kesempatan untuk memanggil Yaqut pun hilang.

Skandal haji ini seperti bola salju. Semakin menggelinding, semakin banyak orang dan fakta yang terseret ke dalamnya. Kini, semua mata tertuju pada ruang pemeriksaan KPK, menunggu apa yang akan diungkap Dito Ariotedjo.