Grup Bakrie Pacu Restrukturisasi Modal Lewat Rights Issue dan Private Placement

Grup Bakrie sedang bersiap. Melalui beberapa perusahaan yang tercatat di bursa, konglomerasi ini merancang sejumlah aksi korporasi, mulai dari rights issue hingga private placement. Tujuannya jelas: memperkuat struktur modal dan mendanai ekspansi. Langkah ini diambil di tengah kebutuhan mendesak untuk memperbaiki neraca keuangan dan mengoptimalkan aset. Mayoritas dana yang dihimpun nantinya akan dipakai untuk pelunasan utang, memperkuat modal kerja, hingga mendanai akuisisi dan proyek-proyek baru.

Mari kita mulai dari PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR). Perusahaan ini berencana menambah modal lewat rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tahap V. Rencananya, mereka akan menerbitkan saham baru hingga 86,7 miliar lembar.

Dalam prospektus ringkasnya, BNBR akan menawarkan saham baru seri E dengan harga nominal Rp12 per lembar. Mekanismenya, untuk setiap 2 saham lama yang dimiliki, investor berhak atas 1 HMETD. Hak itu bisa digunakan untuk membeli 1 saham baru. Bagi yang memilih tidak ikut serta, bersiaplah menghadapi dilusi kepemilikan yang bisa mencapai 33,33 persen.

“Sebagian besar dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperbaiki struktur keuangan, terutama melalui pembayaran utang,” begitu penjelasan manajemen BNBR.

Rinciannya, sekitar Rp4,36 triliun akan dipinjamkan ke anak usahanya, PT Bakrie Teknologi Investasi (BTI). Dana itu kemudian dipakai BTI untuk melunasi kewajiban ke Hartman International Pte Ltd dan PT Bank Nationalnobu Tbk. Lalu, ada lagi Rp1,09 triliun yang akan dipakai langsung oleh perseroan untuk bayar utang ke PT Bank Mayapada International Tbk. Tidak lupa, Rp300 miliar dianggarkan untuk mendukung pembangunan rest area Tol Cimanggis–Cibitung. Sisanya? Untuk modal kerja.

Kondisi keuangan BNBR sendiri cukup menarik diperhatikan. Di akhir 2025, total liabilitasnya melonjak jadi Rp18,89 triliun. Lonjakan ini terutama dari pinjaman jangka panjang, seiring ekspansi bisnis dan akuisisi aset, termasuk proyek jalan tol. Di sisi lain, asetnya juga naik tajam ke Rp23,56 triliun, dengan ekuitas di angka Rp4,67 triliun.

Dari sisi kinerja, laba bersih mereka naik sekitar 49,6% menjadi Rp502,7 miliar pada 2025. Tapi jangan senang dulu. Laba usaha justru anjlok karena pendapatan menurun dan beban operasional membengkak. Pendapatan perseroan tercatat Rp3,74 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, didorong oleh pelemahan kinerja salah satu anak perusahaannya.

Untuk memastikan rights issue ini sukses, BNBR sudah menyiapkan pembeli siaga yang akan menampung sisa saham yang tidak diambil investor. HMETD-nya sendiri rencananya akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mulai 26 Mei hingga 4 Juni 2026, dengan recording date 22 Mei 2026. Mereka masih menunggu tanggal efektif dari OJK pada 8 Mei mendatang.

Berpindah ke PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE). Perusahaan properti dan rekreasi ini juga punya rencana serupa. Mereka akan melakukan rights issue senilai sekitar Rp414 miliar. Tujuannya untuk memperkuat bisnis dan yang utama, mengambil alih mayoritas saham PT Jungleland Asia (JLA) – pengelola Jungleland Adventure Theme Park di Sentul.

JGLE akan menerbitkan maksimal 8,28 miliar saham baru dengan harga Rp50 per saham. Aksi ini setara dengan 26,83% dari modal ditempatkan setelah rights issue. Hampir semua dana yang terkumpul akan dipakai untuk membeli 61,86% saham JLA yang saat ini dipegang PT Adiprotek Envirodunia (AE).

Ini sebenarnya seperti pulang kampung. Strateginya adalah mengonsolidasikan kembali JLA, yang kepemilikannya sempat terdilusi saat pandemi karena masuknya investor strategis untuk menyelamatkan kondisi keuangan.

Manajemen JGLE sangat optimis dengan akuisisi ini. Mereka memperkirakan ada keuntungan akuntansi hingga Rp570,8 miliar dari transaksi. Ekuitas diproyeksikan melonjak dan rasio utang terhadap modal akan membaik. Aset strategis JLA berupa lahan seluas 35 hektare di Sentul rencananya akan dikembangkan jadi proyek residensial hingga 2031. Potensi pendapatannya? Sekitar Rp938 miliar secara kumulatif. Tentu saja, realisasi proyek ini masih bergantung pada banyak faktor, terutama pendanaan dan kondisi pasar.

Uniknya, dalam rights issue JGLE ini, AE justru akan bertindak sebagai pembeli siaga. Mereka akan menyerap saham yang tidak diambil investor dan berpotensi menjadi pemegang saham baru setelah transaksi rampung. Meski begitu, pengendali perseroan dipastikan tidak berubah.

Tidak ketinggalan, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) juga ikut meramaikan. Perusahaan teknologi mobilitas ini berencana rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 21,87 miliar saham baru. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 19 Mei 2026.

Dana hasil rights issue nantinya akan dipakai untuk memperkuat modal kerja dan penyertaan modal ke anak usaha. Tujuannya mendukung pengembangan bisnis ke depan. Perseroan yakin langkah ini akan berdampak positif, terutama dalam meningkatkan ekuitas dan struktur modal. Tapi, sama seperti lainnya, pemegang saham yang tidak ikut serta berisiko terdilusi hingga 33,33%. Jika semua saham baru terserap, jumlah saham VKTR akan membengkak dari 43,75 miliar menjadi 65,62 miliar lembar. Target mereka, proses ini selesai di kuartal III 2026.

Lalu, ada cerita yang agak berbeda dari PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP). Perusahaan perkebunan ini memilih jalan private placement, atau tepatnya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Skemanya unik: mengonversi utang menjadi saham.

Total utang yang akan dikonversi mencapai sekitar Rp4,35 triliun. Nilai sebesar itu akan ditukar menjadi sekitar 14,5 miliar saham baru seri B dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham. Langkah ini adalah respons atas tekanan keuangan yang berat, di mana liabilitas jauh melampaui aset dan modal kerja bersih berada di zona negatif.

“Melalui konversi utang menjadi ekuitas, UNSP menargetkan struktur permodalan yang lebih sehat, penurunan beban bunga, serta perbaikan arus kas ke depan,” jelas manajemen.

Kreditur yang terlibat beragam, mulai dari Poseidon Corporate Services Limited, Pacific Harbor Advisors Pte. Ltd., hingga pemegang surat utang seperti Unbounded Opportunities Fund SPC. Entitas afiliasi seperti Bakrie Capital Indonesia juga ikut serta.

Dampaknya terhadap kepemilikan akan sangat signifikan. Pemegang saham lama bisa mengalami dilusi hingga 85,3%. Sementara para kreditur akan beralih peran menjadi pemegang saham baru dengan porsi besar. Meski demikian, manajemen menegaskan tidak akan ada perubahan pengendalian perusahaan. Rencana ini masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan pada 25 Mei 2026.

Jadi, itulah langkah-langkah yang sedang disiapkan Grup Bakrie. Sebuah upaya besar-besaran untuk memperkuat fondasi keuangan sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan di masa depan. Semua mata kini tertuju pada eksekusi rencana-rencana tersebut.