Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi USD437,9 Miliar di Februari 2026, Didorong Sektor Publik

Utang luar negeri Indonesia kembali mencatatkan kenaikan di awal tahun ini. Data Bank Indonesia per Februari 2026 menunjukkan posisinya mencapai USD437,9 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat USD434,9 miliar. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, pertumbuhannya juga mengalami akselerasi.

Secara spesifik, angka itu tumbuh 2,5 persen dibandingkan posisi Februari tahun lalu. Sebulan sebelumnya, pertumbuhan tahunannya masih di angka 1,7 persen. Lalu, apa yang mendorong kenaikan ini?

Menurut keterangan resmi dari Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, khususnya dari bank sentral sendiri.

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,"

Jadi, ada dua cerita yang berbeda di sini. Di satu sisi, utang pemerintah dan BI naik. Di sisi lain, justru utang dari pelaku swasta menunjukkan tren penurunan.

Mari kita urai. Untuk ULN pemerintah, posisinya di Februari 2026 tercatat USD215,9 miliar, tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Angka pertumbuhannya sedikit melandai dibanding Januari yang 5,6 persen. Penurunan posisi surat utang disebut menjadi faktor di balik perlambatan ini. Dana dari utang pemerintah itu sendiri dialokasikan untuk berbagai sektor. Yang terbesar adalah untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22%), disusul Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (20,3%), serta Jasa Pendidikan (16,2%). Konstruksi dan transportasi juga mendapat porsi yang signifikan.

Yang menarik, hampir seluruh utang pemerintah ini bersifat jangka panjang, persentasenya nyaris mencapai 100%. Sementara itu, peningkatan di sisi Bank Indonesia terjadi karena minat investor asing terhadap instrumen seperti SRBI. Ini adalah bagian dari strategi moneter untuk menyerap likuiditas dan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengar gejolak ketidakpastian global yang makin menjadi.

Lalu, bagaimana dengan sektor swasta? Di tengah kenaikan di sektor publik, justru posisi ULN swasta menyusut. Angkanya tercatat USD193,7 miliar, turun 0,7 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan (turun 2,8% yoy) maupun perusahaan non-keuangan (turun 0,2% yoy).

Mayoritas utang swasta ini masih berkutat di sektor-sektor inti: Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan. Keempatnya menyumbang lebih dari 80% total ULN swasta. Sekitar 76% dari utang swasta ini juga berjangka panjang.

Meski ada kenaikan, BI memastikan struktur utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan masih dalam kondisi sehat. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya dianggap tetap terjaga. Ini tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang relatif terjaga di angka 29,8 persen. Selain itu, dominasi utang jangka panjang secara agregat juga masih sangat kuat, mencapai 84,9 persen dari total.

Anton Pitono menegaskan bahwa koordinasi antara BI dan Pemerintah akan terus diperkuat untuk memantau perkembangan ini.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,"

Intinya, utang dilihat sebagai alat pembiayaan pembangunan. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tapi dengan risiko yang terus dikelola agar tidak menggoyang stabilitas makroekonomi yang sudah terbangun. Laporan ini ditutup dengan optimisme yang tetap waspada.