“Aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk dijaga,” pungkas Anggia.
Lalu, bagaimana dengan Filipina? Situasi di sana memang cukup pelik. Pemerintahnya baru saja menetapkan status darurat energi nasional. Konflik Timur Tengah yang memicu gejolak harga dan pasokan global jadi pemicu utamanya.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. bahkan sudah menandatangani perintah eksekutif khusus. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas energi, menyusul ancaman serius terhadap ketersediaan pasokan di dalam negeri.
“Bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi menjadi dasar langkah ini,” begitu bunyi pernyataan resmi pemerintah Filipina, Selasa (24/3/2026).
Kondisi Filipina memang rentan. Bayangkan, hampir 98 persen kebutuhan minyak mereka bergantung pada impor dari kawasan Teluk. Sejak konflik memanas akhir Februari lalu, harga bensin dan solar di sana melonjak drastis bahkan disebutkan lebih dari dua kali lipat.
Dengan status darurat ini, pemerintah Manila punya kewenangan lebih luas. Mereka bisa lebih leluasa mengamankan distribusi energi dan barang-barang pokok. Mereka juga membentuk komite khusus yang akan mengawasi penyaluran bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya. Situasi yang cukup membuat was-was.
Artikel Terkait
Saham ICON Melonjak 23,64% di Perdagangan Pertama Pasca-Lebaran
IHSG Menguat 1,3%, Sektor Tambang Emas Tertekan Rebalancing Indeks Global
IHSG Rebound 1,3% ke 7.199 Didorong Sektor Energi dan Industri
Saham RSGK Kembali Diperdagangkan Setelah Penuhi Kewajiban Free Float