"Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi," paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam agenda prioritas pemerintahan, semangat hilirisasi dan penguatan basis produksi nasional sangat ditekankan. Semangat itu, lanjutnya, seharusnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mengurangi ketergantungan impor, bukan justru memperbesarnya.
Alternatif Solusi yang Ditawarkan Kadin
Sebagai jalan keluar, Kadin mengajukan sejumlah rekomendasi konkret. Pemerintah didorong untuk memprioritaskan kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Skema perakitan dalam negeri seperti CKD (Completely Knocked Down) dan IKD (Incompletely Knocked Down) dinilai lebih tepat karena dapat menyerap tenaga kerja dan melibatkan rantai pasok lokal.
Impor tetap bisa dipertimbangkan untuk spesifikasi teknis tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, desain kebijakannya harus dibuat dengan sangat hati-hati untuk memastikan industri nasional tetap bergerak dan berkembang.
Selain itu, pemerintah dinilai dapat memanfaatkan instrumen fiskal dan mekanisme pengadaan yang cerdas untuk mendorong partisipasi pabrikan domestik, tanpa melanggar prinsip perdagangan yang sehat. Dengan pendekatan ini, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya memperkuat logistik pedesaan, tetapi juga menjadi stimulus bagi kemajuan industri otomotif nasional.
Artikel Terkait
Wall Street Menguat Didorong Harapan Negosiasi Damai di Timur Tengah
BSA Logistics Resmi IPO, Kumpulkan Rp304 Miliar untuk Akuisisi
Presiden Prabowo Serukan Hemat Energi dan Transisi ke Listrik Meski SDA Melimpah
Komisaris Utama TOBA Bacelius Ruru Mundur untuk Regenerasi