Kadin Desak Prabowo Batalkan Rencana Impor 105.000 Mobil Pick-up dari India

MURIANETWORK.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang dan membatalkan rencana impor massal 105.000 unit mobil pick-up dari India. Nilai impor yang mencapai Rp24,66 triliun itu ditujukan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut Kadin, kebijakan impor kendaraan jadi atau completely built up (CBU) dalam skala sebesar itu berisiko mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan industri otomotif dalam negeri yang sedang berkembang.

Kekhawatiran atas Dampak ke Industri Nasional

Desakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, setelah mendengarkan masukan dari berbagai pelaku usaha di sektor otomotif. Inti kekhawatiran mereka terletak pada potensi penurunan utilisasi pabrik dan minimnya efek berganda bagi perekonomian domestik jika pilihan jatuh pada impor CBU skala besar.

Saleh Husin menegaskan bahwa industri dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan program tersebut. Langkah impor, menurutnya, justru bisa kontraproduktif dengan upaya pemerintah sendiri dalam menarik investasi.

"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," tegas Saleh.

Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Lebih lanjut, Saleh menyoroti perlunya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kebijakan impor yang berada di ranah Kemendag, menurutnya, harus selaras dengan agenda industrialisasi yang menjadi tugas Kemenperin. Hal ini dianggap sebagai ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan komitmennya.

"Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam agenda prioritas pemerintahan, semangat hilirisasi dan penguatan basis produksi nasional sangat ditekankan. Semangat itu, lanjutnya, seharusnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mengurangi ketergantungan impor, bukan justru memperbesarnya.

Alternatif Solusi yang Ditawarkan Kadin

Sebagai jalan keluar, Kadin mengajukan sejumlah rekomendasi konkret. Pemerintah didorong untuk memprioritaskan kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Skema perakitan dalam negeri seperti CKD (Completely Knocked Down) dan IKD (Incompletely Knocked Down) dinilai lebih tepat karena dapat menyerap tenaga kerja dan melibatkan rantai pasok lokal.

Impor tetap bisa dipertimbangkan untuk spesifikasi teknis tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, desain kebijakannya harus dibuat dengan sangat hati-hati untuk memastikan industri nasional tetap bergerak dan berkembang.

Selain itu, pemerintah dinilai dapat memanfaatkan instrumen fiskal dan mekanisme pengadaan yang cerdas untuk mendorong partisipasi pabrikan domestik, tanpa melanggar prinsip perdagangan yang sehat. Dengan pendekatan ini, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya memperkuat logistik pedesaan, tetapi juga menjadi stimulus bagi kemajuan industri otomotif nasional.