MPR RI Canangkan Gerakan Nasional, Tumpukan Arsip Dikukuhkan Sebagai Memori Kolektif Bangsa

Di Kompleks Parlemen, Jakarta, suasana pagi ini cukup berbeda. Bukan sidang yang dibahas, melainkan sesuatu yang sering dianggap remeh: arsip. Dalam kegiatan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyampaikan pesan tegas. Arsip, katanya, jauh lebih dari sekadar tumpukan kertas administrasi yang berdebu. Itu adalah aset strategis negara. Bahkan lebih dari itu, ia merupakan memori kolektif kelembagaan yang merekam jejak langkah bangsa Indonesia.

Menurut Siti, MPR RI sendiri menyimpan khazanah sejarah konstitusi yang tak ternilai. Mulai dari berbagai Ketetapan MPR, naskah-naskah sidang penting, hingga keputusan politik bersejarah. Semua itu tersimpan rapi atau setidaknya, berusaha untuk dirapikan.

"Arsip-arsip tersebut sangat menentukan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Tanpa arsip yang tertib dan terjaga, proses ketatanegaraan termasuk pelantikan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR dan DPD, tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik,"

Ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Nah, yang menarik, Siti menekankan bahwa urusan arsip ini bukan cuma tugas petugas di ruang penyimpanan. Ini jadi tanggung jawab semua orang yang bekerja di MPR. Setiap pegawai, dalam pandangannya, adalah penjaga memori itu.

"Setiap dokumen adalah tanggung jawab, setiap arsip adalah aset negara, dan setiap pegawai adalah penjaga memori kelembagaan,"

tegasnya.

Di era digital seperti sekarang, bentuk arsip pun sudah berubah. Tidak lagi fisik semata, melainkan juga data digital. Makanya, MPR RI berkomitmen untuk memperkuat sistem kearsipan modern lewat digitalisasi. GNSTA ini sendiri disebutnya sebagai fondasi penting reformasi birokrasi, yang bakal mendukung sistem pemerintahan elektronik dan pengawasan yang lebih ketat.

Ia juga sedikit membocorkan rencana ke depan. Saat ini MPR sedang menyusun Buku Sejarah, dan punya cita-cita membangun Museum MPR RI. Konsepnya diharapkan inovatif, mungkin dengan diorama, untuk jadi sarana edukasi publik.

"Saya berharap GNSTA tidak berhenti sebagai slogan saja. Marilah kita jadikan GNSTA sebagai pondasi untuk membangun MPR RI yang semakin modern, profesional, dan berwibawa,"

paparnya.

Di sisi lain, dari segi teknis, targetnya sudah dipatok. Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, Dyastasita WB, memaparkan bahwa Renstra 2025-2029 sudah memasukkan target kinerja kearsipan. Angkanya cukup spesifik. Misalnya, tingkat digitalisasi arsip ditargetkan 87 di tahun 2026, lalu naik jadi 91,50 di 2029. Nilai pengawasan kearsipan juga dikejar, dari 74,16 menjadi 80,21 dalam periode yang sama.

"Target-target tersebut merupakan komitmen bersama tim kearsipan MPR RI yang akan dicapai melalui tahapan dan milestone setiap tahunnya,"

jelas Dyastasita.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara ANRI dan MPR RI dalam mengelola arsip konstitusi. Baginya, MPR punya peran fundamental sebagai penjaga nilai dasar bangsa. Karena itu, pengelolaan arsip yang profesional dan terdigitalisasi adalah kunci untuk menjaga demokrasi kita tetap pada jalurnya.

"Menjaga arsip konstitusi sama artinya dengan menjaga arah perjalanan bangsa. Apa yang kita kelola hari ini akan menjadi rujukan penting bagi generasi selanjutnya,"

pungkas Mego.

Acara pencanangan itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Deputi-Deputi di lingkungan Setjen MPR RI, perwakilan ANRI, serta para pejabat struktural dan fungsional. Mereka semua berkumpul, mungkin untuk mengingat satu hal sederhana: bahwa sejarah bangsa tak hanya ditulis, tapi juga harus disimpan dengan baik.