Pemerintah Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Puasa 2026

JAKARTA – Pemerintah sudah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil akan dicairkan tahun ini. Anggarannya tak main-main: mencapai Rp55 triliun. Sebuah angka yang ternyata naik signifikan, sekitar 10,22 persen, dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp49 triliun.

Kebijakan ini bukan sekadar rutinitas. Menurut pemerintah, penyediaan THR ini adalah bagian dari langkah strategis untuk mengoptimalkan belanja negara. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal tahun, tepatnya kuartal I 2026.

Lalu, kapan uangnya turun ke tangan para ASN, TNI, dan Polri?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal yang cukup jelas. Ia memastikan pencairan akan dilakukan pada awal bulan puasa mendatang. Meski begitu, tanggal pastinya masih belum dipatok.

"Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,"

Demikian penjelasan Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Soal besaran, Menteri Purbaya mengatakan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia belum merinci angka pasti yang akan diterima tiap ASN di Lebaran 2026 nanti. Namun, ada strategi di balik waktu pencairan yang dimajukan ini.

Pemberian THR di awal puasa diharapkan bisa mendorong geliat konsumsi masyarakat di kuartal pertama. Selain itu, ada harapan agar arus mudik bisa lebih terpecah, tidak terlalu terkonsentrasi, sehingga mengurangi kepadatan.

Rupanya, THR ini hanya satu bagian dari skema belanja pemerintah yang cukup agresif di awal tahun. Purbaya memaparkan, total belanja negara pada tiga bulan pertama 2026 diproyeksikan menembus angka Rp809 triliun. Angka yang sangat besar, dengan harapan bisa menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.

“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,”

tegasnya.

Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu program lain. Misalnya, percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, plus optimalisasi belanja kementerian/lembaga dan berbagai stimulus ekonomi.

“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,”

ujar Purbaya lagi.

Namun begitu, agresivitas belanja ini diimbangi dengan kehati-hatian. Purbaya menekankan, kebijakan fiskal tahun ini dirancang ekspansif namun tetap prudent. Defisit anggaran dijaga ketat, di kisaran 2,9 persen hingga 3 persen dari PDB.

"Jadi kita sedikit mengorbankan fiskal dalam sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi... Tapi itu kita lakukan tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,"

jelasnya panjang lebar.

Di sisi lain, untuk menyeimbangkan semua ini, pemerintah tak hanya fokus pada pengeluaran. Purbaya mengungkapkan telah melakukan pembenahan internal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC). Restrukturisasi ini bertujuan memperkuat kinerja pendapatan negara, memastikan pengumpulan pajak dan kepabeanan berjalan lebih efisien.

Optimisme pun digaungkan. Sinergi antara belanja tepat sasaran dan penguatan penerimaan negara diharapkan bisa menjaga ketahanan fiskal Indonesia sepanjang 2026. Sekarang, tinggal menunggu realisasinya di lapangan.