Agincourt Siap Patuh, Tapi Tegaskan Prinsip Tata Kelola di Balik Wacana Alih Kelola Martabe

- Jumat, 30 Januari 2026 | 14:54 WIB
Agincourt Siap Patuh, Tapi Tegaskan Prinsip Tata Kelola di Balik Wacana Alih Kelola Martabe

Isu pengambilalihan tambang emas Martabe oleh BUMN ramai diperbincangkan. Kini, PT Agincourt Resources selaku pengelola saat ini akhirnya angkat bicara. Mereka menanggapi rencana pemerintah yang akan menyerahkan operasional tambang di Batangtoru, Tapanuli Selatan, itu kepada Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas.

Lewat Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications-nya, Agincourt menyatakan sikap. Perusahaan ini mengaku bakal menghormati penuh kebijakan yang ditempuh pemerintah. "Kami akan kooperatif mengikuti seluruh prosedur administratif dan hukum yang berlaku," jelasnya.

Namun begitu, ada prinsip utama yang mereka pegang teguh.

"Prioritas kami adalah memastikan tata kelola perusahaan yang baik tetap berjalan," kata Katarina dalam keterangan resminya, Kamis (30/1).

Tak cuma itu. Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menurutnya, juga kunci. Semua itu demi menciptakan nilai tambah bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat.

Intinya, Agincourt berjanji akan patuh pada semua regulasi. Kepastian berusaha dan kelangsungan operasi harus dijamin, sejalan dengan hak dan kewajiban yang diatur undang-undang.

Lantas, bagaimana ceritanya sampai Perminas muncul dalam skenario ini?

Sebelumnya, Dony Oskaria selaku COO Danantara Indonesia sudah memberi sinyal. Pembentukan Perminas, katanya, bertujuan menempatkan pengelolaan bisnis mineral strategis langsung di bawah kendali Danantara. Pemerintah punya maksud tertentu dengan skema ini.

“Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional yang baru kami bentuk,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (28/1).

Dia melanjutkan penjelasannya. Karakter Perminas ini berbeda dengan holding pertambangan MIND ID yang sudah lebih dulu ada. Pengalihan Martabe ke Perminas dilakukan agar entitas bisnis tersebut berada langsung di bawah Danantara. Itu semua sesuai arah kebijakan yang dikehendaki pemerintah. Intinya, mereka ingin seluruh bisnis negara berada dalam satu ekosistem pengelolaan investasi yang terpadu.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar