Komisi XI DPR Sepakati Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Rapat internal Komisi XI DPR akhirnya mencapai titik terang. Mereka secara resmi menyepakati Thomas Djiwandono, atau yang akrab disapa Tommy, untuk menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Posisi itu sebelumnya dipegang Juda Agung yang memilih mundur.

Keputusan ini, kata Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun, lahir dari musyawarah mufakat. Semua fraksi di komisi setuju. "Hari ini kita sepakati bersama. Ini jadi keputusan resmi Komisi XI," ujarnya.

Menurut Misbakhun, Tommy dinilai sebagai figur yang bisa diterima semua partai. Selain itu, pemahamannya dinilai kuat soal pentingnya menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. "Pertimbangannya, bapak Thomas adalah figur yang dapat diterima seluruh partai politik. Dia juga menjelaskan dengan sangat bagus soal perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk penguatan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Kesepakatan ini rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR besok untuk disahkan.

Sebelumnya, Tommy sudah menjalani uji kelayakan. Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan itu menyoroti kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang menurutnya relatif solid. Inflasi terkendali, pertumbuhan terjaga, dan sektor keuangan cukup tangguh. Tren penurunan inflasi, katanya, membuka ruang lebih lebar.

"Inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya," kata Thomas.

Ia memaparkan data. Di kuartal ketiga, ekonomi tumbuh 5,04 persen. Inflasi pun rendah, hanya 2,9 persen. "Sebenarnya kalau dikeluarkan emas, itu di angka sekitar 1,5 persen," tambahnya.

Di sisi lain, stabilitas juga terlihat dari sektor riil dan eksternal. Manufaktur masih ekspansif, sektor keuangan tahan guncangan. Yang patut dicatat, neraca perdagangan kita surplus terus menerus dalam waktu lama.

"Surplus neraca perdagangan kita tetap baik. Sudah selama 67 bulan terakhir tetap konsisten surplus," tegasnya.

Thomas juga memperkenalkan sebuah strategi bertajuk "Gerak". Ini adalah kerangka kebijakan adaptif dengan lima pilar, mulai dari penguatan tata kelola hingga akselerasi sinergi. "Ada 5 strategi tematik. Yang pertama adalah "governance"," ucapnya.