300 Perusahaan Batu Bara Belum Ajukan RKAB 2026, ESDM Ungkap Penyebabnya

Sabtu lalu (24/1), di sela acara Indonesia Weekend Miner di Jakarta Selatan, Direktur Jenderal Minerba ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan sebuah fakta. Ternyata, masih ada sekitar 300 perusahaan batu bara yang belum mengajukan RKAB untuk tahun 2026. Angka itu cukup signifikan, lho.

“Ada yang (perusahaan) batu bara itu masih ada 300-an yang belum (mengajukan RKAB) dan lain sebagainya,” ucap Tri Winarno.

Meski angkanya terbilang besar, Tri tak merinci lebih jauh alasan di balik keterlambatan ratusan perusahaan itu. Ia cuma bilang, proses pengajuannya sendiri sebenarnya tak ada masalah. Ia juga membantah tudingan bahwa aplikasi MinerbaOne jadi biang keladi. “Iya (pengajuan) lewat MinerbaOne aplikasi. Tapi memang ada beberapa (penyebab lain) kayak reklamasi mandatory, piutang mandatory, gitu-gitu,” jelasnya.

Nah, persoalan RKAB ini memang sedang hangat. Baru-baru ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Komisi XII DPR sepakat mengubah masa berlaku persetujuan RKAB. Dari yang semula tiga tahunan, kini jadi setahun sekali. Perubahan ini bukan tanpa sebab.

Komisi XII DPR punya alasan kuat. Mereka melihat produksi minerba seringkali tak sesuai dengan permintaan pasar yang sebenarnya. Jadinya, usul mereka ya disetujui.

Bahlil sendiri mengakui hal itu. Menurutnya, oversupply atau kelebihan produksi itu nyata dan bikin rugi. Ambil contoh batu bara, harganya sedang terpuruk. “Akibat RKAB jor-joran yang kita lakukan bersama, saya mengatakan ini jor-joran akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” tegas Bahlil dalam Raker dengan Komisi XII DPR.

Imbasnya jelas. Harga yang anjlok otomatis memukul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan masalah ini ternyata tak cuma melanda batu bara. Komoditas seperti nikel dan bauksit juga mengalami hal serupa, oversupply yang bikin harga melemah.

Jadi, perubahan kebijakan RKAB ini seperti upaya koreksi. Agar produksi tak lagi 'jor-joran', tapi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.