Pemerintah Luncurkan I-Bio Fund untuk Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Jakarta - Baru-baru ini, pemerintah meluncurkan sebuah platform pendanaan baru untuk keanekaragaman hayati. Namanya Indonesia Biodiversity Fund, atau I-Bio Fund. Platform ini digagas oleh Kementerian Kehutanan bersama BPDLH.

Intinya, I-Bio Fund dirancang sebagai wadah pendanaan campuran. Harapannya, ia bisa menarik dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelestarian dan pengembangan potensi keanekaragaman hayati di Indonesia. Komitmen awal sudah ada. Wildlife Conservation Society (WCS), sebuah lembaga konservasi global, telah menyatakan kesediaannya menempatkan dana di platform ini.

Namun begitu, ini baru langkah pertama. BPDLH kini sedang gencar menjaring komitmen dari lembaga lain, terutama lewat kemitraan internasional baik bilateral maupun multilateral. Mereka juga terus berdialog dengan berbagai filantropi dan yayasan. Tak hanya itu, upaya mengakselerasi dukungan dari pasar dan konsumen individu lewat skema pendanaan inovatif juga terus dijalankan.

Di sisi lain, persiapan internal juga tak kalah penting. Bisnis proses dan rencana investasi platform ini terus disempurnakan, mengacu pada rencana strategis Kemenhut, khususnya Ditjen KSDAE.

Dana Abadi: Sebuah Keharusan?

Kalau kita lihat dokumen rencana investasinya, alokasi dana I-Bio Fund bisa melalui beberapa cara. Ada mekanisme hibah biasa, hibah tanggap darurat, hingga investasi langsung. Tujuannya jelas: menciptakan kelestarian ekosistem, mendukung pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati.

Program yang berpotensi mendapat akses pendanaan pun beragam. Mulai dari kegiatan perlindungan ekosistem, penanganan jenis asing invasif, budidaya berkelanjutan, hingga program nilai jasa ekosistem dan pengurangan pencemaran.

Yang menarik, dalam dokumen itu muncul opsi skema investasi kehati. Ini menunjukkan pergeseran pandangan. Keanekaragaman hayati mulai dilihat bukan lagi sebagai beban biaya, melainkan sebagai aset yang bisa menghasilkan pendapatan. Paradigmanya bergeser dari cost center menuju revenue generating.

Tentu saja, perubahan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab besar. Pengelolaan investasi oleh BPDLH harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik adalah kunci mutlak yang tak bisa ditawar.

Nah, untuk mengatasi tantangan itu, BPDLH telah mendapat mandat legal. Sejak 2025, melalui Keputusan Menteri Keuangan, lembaga ini ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Status ini membuat BPDLH sah secara hukum untuk menjalankan mandat investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain urusan kehati, BPDLH juga mengelola Dana Abadi Kebencanaan lewat model Polling Fund Bencana.

Setelah pengesahan OIP, BPDLH pun menyusun dokumen kebijakan investasi yang akan dilaporkan ke Komite Investasi Pemerintah. Dokumen ini memuat rencana strategis dan profil risiko untuk setiap instrumen investasi. Untuk menjaga keseimbangan, BPDLH juga membentuk Komite Investasi internal yang melibatkan pakar dari luar.

Bayangkan jika dana abadi kehati ini nanti benar-benar bekerja optimal. Perlahan, pendekatan kita terhadap keanekaragaman hayati akan berubah total dari yang hanya melihat sisi biaya, menjadi melihatnya sebagai sumber pemasukan. Dua rencana bisnis proses yang jadi prioritas adalah pengembangan bio-prospecting dan bio-crediting.

Bio-prospecting bisa mendorong terciptanya lebih banyak produk berbahan alami. Sementara bio-crediting akan melengkapi dan memperkuat bisnis karbon yang sedang berkembang pesat saat ini. Kebetulan, BPDLH sudah punya pengalaman di pengembangan bisnis karbon, khususnya di sektor kehutanan dan lahan.

Jika pengembangan bisnis karbon bisa disandingkan dengan strategi bio-crediting, posisi Indonesia di peta global akan semakin kuat. Manfaat ekonominya, melalui pengelolaan BPDLH, bisa dirasakan langsung oleh banyak pihak: pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal, swasta, dan semua penerima manfaat yang berhak.

Pada titik itulah tujuan konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Semoga.