Divestasi Saham Freeport untuk Papua Ditargetkan Rampung Awal 2026

Target penyelesaian divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk Pemerintah Daerah Papua akhirnya mendapat titik terang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan, proses pengambilalihan 10 persen saham itu ditargetkan tuntas pada kuartal pertama 2026. Ini bukan target yang main-main, melainkan komitmen yang ditegaskan langsung usai pertemuannya dengan Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, Rabu lalu.

Pertemuan itu sendiri cukup intens. Menurut Bahlil, mereka tak hanya membahas urusan pemerintahan biasa. Fakhiri yang juga Ketua Umum Partai Golkar Provinsi Papua itu duduk bersama Menteri untuk membongkar satu persatu persoalan yang ada, dengan kepemilikan saham Papua di Freeport jadi agenda utama.

“Kemarin Gubernur Papua ketemu sama saya. Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan, “Dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan.”

Lantas, kapan tepatnya? Saat ditekan soal target waktu, Bahlil tak ragu. Dengan nada percaya diri, ia menyebut kuartal I 2026 sebagai batas akhir.

“Insyaallah, selesai, selesai (kuartal I 2026),” tegasnya saat ditemui di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis siang.

Di sisi lain, rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Perintah itu disampaikan Prabowo dalam sebuah acara peluncuran rencana aksi di Istana Negara, Selasa pekan lalu. Presiden secara khusus meminta para gubernur se-Papua untuk berkoordinasi.

Mekanisme dan pembagian jatah saham harus dibahas bersama. Tujuannya jelas: pengelolaan yang adil dan transparan untuk masyarakat Papua. Sekarang, bola ada di pihak pemerintah daerah dan Kementerian ESDM untuk mewujudkannya.