BEI Soroti Rencana Rusun Subsidi di Meikarta, Lippo Cikarang Klaim Tak Ada Halangan Hukum

Rencana menjadikan kawasan Meikarta di Bekasi sebagai lokasi rusun subsidi mendapat sorotan tajam dari Bursa Efek Indonesia. Fokusnya ada pada dua hal: soal kejelasan status aset dan bagaimana nantinya kewajiban hukum ke berbagai pihak, terutama konsumen, akan diselesaikan.

Menanggapi hal ini, manajemen PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menyatakan akan mengkaji lebih dalam rencana yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. Mereka berjanji, jika nanti ada kerja sama atau penyediaan aset, semuanya akan mengikuti aturan main yang berlaku. "Tidak ada yang akan dipaksakan," begitu kira-kira intinya.

Di sisi lain, ide membangun rusun subsidi di sana sebenarnya sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau. Hanya saja, jalan menuju ke sana tentu tidak instan. Semua harus melalui prosedur perizinan dan regulasi yang ada, titik.

Yang menarik, Lippo Cikarang bersikukuh bahwa tidak ada halangan hukum serius yang menghadang.

"Sepanjang pengetahuan Perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut," tulis manajemen LPCK dalam jawaban resminya ke BEI, Selasa lalu.

Mereka juga menegaskan satu hal penting: aset-aset di proyek Meikarta itu, klaim mereka, bersih dari masalah penyitaan atau status sebagai barang bukti.

"Tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan," tegas pernyataan itu.

Rencana ini sendiri bukan datang tiba-tiba. Menteri PKP, Maruarar Sirait, sudah beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa pembangunan akan dimulai tahun ini juga. Alasannya sederhana: permintaan hunian di kawasan itu dinilai tinggi.

"Harus tahun ini, yang pertama di Meikarta. Pak James sudah siapkan," kata Sirait di Jakarta, Kamis pekan lalu, merujuk pada CEO Lippo Group, James Riady.

Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi yang pertama dalam program rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan megaproyek tersebut. Sebuah langkah yang dinanti, tapi masih menyisakan sejumlah tanda tanya yang butuh kejelasan.