Anggaran Rp 74 Triliun untuk Perbaikan Sumatera, Ketua Komisi V: Dana yang Ada Baru 52 Miliar

Anggaran untuk perbaikan infrastruktur pascabencana di Sumatera jadi sorotan. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum memerlukan dana tak kurang dari Rp 74 triliun hingga 2028 untuk merehabilitasi kerusakan parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Namun begitu, angka sebesar itu jauh dari jangkauan. Lasarus menyebut anggaran yang tersedia di kementerian saat ini masih sangat kurang untuk menutupinya.

“Kita butuh anggaran 74 triliun untuk 3 tahun. Sekarang kementerian PU itu punya anggaran kurang lebih 500 miliar, diblokir yang baru dicairkan baru 52 miliar,” ucap Lasarus usai rapat kerja dengan Menteri PU di DPR, Selasa lalu.

“Ada 170 miliar untuk bina marga dan 247 miliar untuk sumber daya air itu masih diblokir,” tambahnya.

Ia terang-terangan menyampaikan kegelisahannya. Kebutuhan mendesak saat ini saja mencapai 4 triliun, tapi dananya tak ada. “Ya, jadi kalau belum jelas dari Menteri PU, kalau saya nggak ada beban menyampaikan karena paling juga saya ketua diganti kan gitu kan,” ujarnya.

“Jadi, saya mau sampaikan pada teman-teman nih kondisi lapangan bahwa uang yang ada sekarang ini Menteri PU punya kurang lebih 400 miliar sampai 500 miliar yang sudah dibuka blokir baru 52 miliar dari anggaran kebutuhan darurat 4 triliun. Jadi itu posisi kita hari ini,” tandas Lasarus.

Respons dari Menteri PU

Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo punya penjelasan berbeda. Menurutnya, angka 74 triliun itu masih bersifat rencana, belum final. Baru diajukan ke Bappenas untuk ditinjau.

“Kan itu termasuk dari rencana induk yang kita masukkan ke Bappenas. kan baru rencana baru rencana ya, baru rencana yang kita submit ke Bappenas kemarin total sekitar 74, 74 triliun sekian lah,” jelas Dody dalam kesempatan yang sama.

“Itu nanti akan di-review bappenas, di-review berdua. Kita, saya dan Kementerian Perhubungan, kami satu tim sudah mengajukan ke Bappenas, nanti kita akan duduk bersama dengan Bappenas mana yang oke, mana yang nggak oke dari situ kan akan keluar anggarannya,” tambahnya.

Prosedurnya berlapis. Setelah Bappenas memberi lampu hijau, rencana itu akan dilanjutkan ke Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana, Tito Karnavian. Jika disetujui, barulah pengajuan anggaran resmi diajukan ke Kementerian Keuangan.

“Dari situ di-approve lagi oleh Kepala Satgas, baru kita atas dasar rencana yang sudah di-oke oleh Kepala Satgas kita mengajukan penganggarannya kepada Menteri Keuangan,” papar Dody.

Fokus pada Jembatan Permanen

Sambil menunggu proses anggaran yang berbelit, Kementerian PU ternyata sudah bergerak. Mereka mulai membangun jembatan permanen di tiga provinsi yang terdampak. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan arus logistik jelang Ramadan dan Lebaran nanti.

“Menjelang Ramadan dan Idul Fitri sehingga angkutan logistik yang lewat juga makin besar-besar yang lebih dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton,” ujar Dody.

Masalahnya, jembatan darurat yang terpasang saat ini kapasitasnya terbatas. “Sementara jembatan-jembatan darurat yang kita pasang itu kan maksimal cuma 10-20 ton, tidak bisa lebih dari itu,” katanya.

Kekhawatiran akan keamanan jadi alasan utama. Mereka tak ingin jembatan darurat itu ambruk karena dipaksa menanggung beban di luar kemampuannya. “Kita sekarang juga sudah mulai mengerjakan pembangunan jembatan permanen pada saat masih di posisi tanggap darurat, hanya karena kita memikirkan jangan sampai ternyata jembatan-jembatan darurat yang kita bikin itu mendadak roboh,” jelas Dody.

Jadi, dua pekerjaan berjalan beriringan. Di satu sisi, pembangunan jembatan permanen dikebut. Di sisi lain, pengawasan ketat dilakukan terhadap jembatan sementara yang rentan.

“Satu sisi kita membangun jembatan permanen secepat-cepatnya, satu sisi kita hampir tiap waktu, seminggu sekali saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala balai untuk ngecek kualitas dari jembatan darurat kita,” tegasnya.

Hasil pengecekan itu sendiri cukup mengkhawatirkan. “Hampir tiap hari, hampir tiap minggu pada saat kita ngecek pasti strukturnya goyang. Harus kita setop kendaraan itu 10-12 jam untuk alat kita melakukan (pengecekan) dan cepat jadi, itulah makanya gunanya pekerjaan permanen di jembatan utamanya ya, itu kita mulai kerjakan,” pungkas Menteri Dody.