Industri Guncang, Pasokan Gas Murah Tersendat di Jantung Produksi

Keluhan soal pasokan gas murah atau HGBT kembali mencuat dari kalangan industri. Kali ini, suaranya terdengar cukup keras. Yustinus Gunawan, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), tak ragu menyebut situasi ini bisa mengganggu produksi dan menambah beban biaya. Menurutnya, utilisasi pabrik bakal tertekan, daya saing pun terancam tergerus.

Masalahnya berawal dari surat PT PGN di awal Januari 2026. Surat itu mengabarkan kuota gas untuk pelanggan industri cuma tersedia 43-68 persen, itupun hanya di hari-hari tertentu. Kabar ini langsung bikin was-was. Bagaimana industri bisa jalan kalau pasokan energi utamanya tak menentu?

“Ironisnya, pembatasan pasokan ini terjadi meski alokasi HGBT telah diatur jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025. Namun implementasinya di lapangan selalu lebih rendah dari alokasi resmi,” kata Yustinus, Senin (19/1).

Dia melanjutkan, setidaknya ada dua persoalan utama: kuota yang rendah dan tidak sesuai aturan, lalu pemberitahuan yang mendadak dan penuh ketidakpastian.

“Situasi ini membuat perencanaan produksi kacau. Industri membutuhkan kepastian energi jangka menengah dan panjang, bukan keputusan mendadak,” jelasnya.

Belum lagi ketidakjelasan untuk bulan depan. Yustinus menuturkan, alokasi HGBT untuk Februari di Jawa Timur sampai sekarang belum juga diumumkan. Keresahan pun merambat.

“Jika benar Februari tanpa kuota, industri berharap kondisi darurat Januari tidak terulang. Namun ketidakjelasan ini sudah cukup menciptakan keresahan,” tuturnya.

Yang jadi pertanyaan, kondisi ini kok rasanya bertolak belakang dengan arahan Presiden tentang pertumbuhan ekonomi 8 persen dan ketahanan energi dalam visi Asta Cita. Yustinus menilai target itu bisa saja tercapai, asal kebijakan energi ditegakkan dengan konsisten. Tanpa kepastian pasokan gas, semuanya jadi sulit.

“Tanpa kepastian energi, industri sulit tumbuh. Jika industri terhambat, ekonomi nasional ikut tertahan,” ujarnya.

Guncangan di Basis Industri

Jawa Timur bukan sembarang wilayah. Ini adalah jantung industri strategis nasional, mulai dari petrokimia, pupuk, sampai keramik dan logam. Gangguan di sini dampaknya bakal sistemik mengganggu ekspor, serapan tenaga kerja, hingga stabilitas harga di dalam negeri.

Itu sebabnya pelaku industri mendesak pemerintah bertindak. Evaluasi terhadap distribusi gas PGN harus segera dilakukan, sekaligus memastikan Kepmen ESDM benar-benar dipatuhi. Kalau tidak, darurat gas bisa berubah jadi ancaman nyata bagi mimpi Indonesia jadi negara industri.

Keluhan serupa datang dari sektor yang lebih spesifik. Henry Sutanto, Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), mengungkapkan betapa parahnya gangguan yang dialami anggotanya di Jawa Timur.

“Dari 17–21 Januari 2026 tidak ada kuota sama sekali. Lalu 22 Januari hingga 1 Februari kuota hanya 46 persen. Ini sangat mengganggu operasi pabrik,” kata Henry.

Industri gelas, jelasnya, butuh pasokan gas yang stabil. Fluktuasi seperti ini bikin operasional tak bisa optimal dan mengancam kelangsungan usaha.

Di sisi lain, industri keramik juga merasakan pukulan yang sama. Edy Suyanto dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebut semangat rebound di tahun 2026 langsung rusak karena kebijakan kuota harian PGN.

“Industri keramik menargetkan utilisasi produksi 80 persen dan ekspansi kapasitas tahun ini. Namun kebijakan kuota harian PGN di Januari 2026 justru memaksa pabrikan di Jawa Timur menurunkan kapasitas,” kata Edy.

Menurutnya, gangguan yang berlarut-larut di Jawa Timur dan Jawa Barat ini bukan cuma memukul daya saing, tapi juga membuka jalan lebar bagi produk impor membanjiri pasar dalam negeri.

“Ini bukan karena industri keramik tidak mampu tumbuh atau tidak berdaya saing, tetapi langkahnya terhambat karena suplai gas PGN,” tegas Edy.

Dengan nada prihatin, dia menutup pernyataannya, “Dalam kondisi seperti ini, tidak merumahkan karyawan saja sudah bagus apalagi bicara pertumbuhan 8 persen. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas.”