Pemulihan Lahan Pertanian di Sumatera Dimulai, Kerugian Capai Ratusan Ribu Hektare

Rehabilitasi lahan pertanian di Sumatera akhirnya dimulai. Pemerintah bergerak cepat usai bencana, dengan fokus awal pada pemulihan sawah-sawah yang rusak ringan dan sedang. Tiga provinsi menjadi sasaran: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan serentak ini resmi digulirkan sejak Kamis (15/1) kemarin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, prioritasnya adalah mengembalikan aktivitas petani secepat mungkin. "Insyaallah subuh (hari ini) kami berangkat ke Aceh, bersamaan tiga lokasi kita memulai rehab sawah yang rusak ringan, sedang, dan berat," ujarnya.

Amran menyampaikan hal itu di Senayan, Rabu (14/1), usai bertemu dengan Komisi IV DPR. "Kita memulai dari ringan dan sedang agar saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasanya," tambahnya.

Menurut data terbaru per 13 Januari 2026, kerusakannya cukup luas. Total lahan sawah yang terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Rinciannya, 56 ribu hektare rusak ringan, 22,1 ribu hektare rusak sedang, dan 29 ribu hektare masuk kategori berat. Dari angka itu, sekitar 44,6 ribu hektare tanaman padi dan jagung dilaporkan gagal panen. Sungguh pukulan telak bagi ketahanan pangan.

Gangguan ternyata tak cuma di sawah. Sektor perkebunan ikut terpukul, dengan lahan komoditas seperti kopi dan kakao yang rusak mencapai 29,3 ribu hektare. Lahan hortikultura tempat sayuran dan buah-buahan juga tak luput, terdampak sekitar 1.800 hektare. Kerugiannya jelas sangat besar.

Anggaran Pemulihan Disetujui, Tapi Cukupkah?

Di sisi lain, kabar baik datang dari DPR. Komisi IV menyatakan dukungannya dengan menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pemulihan ini. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengakui besarnya kebutuhan di lapangan.

"Tentu untuk kerusakan yang sebegitu besar, anggaran permintaan Rp 1,7 [triliun] tidak cukup. Kementerian Pertanian tadi mintanya Rp 5,1 [triliun] malahan ya," kata Titiek.

Intinya, dia menegaskan, "kami akan mendukung, menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi, pemulihan lahan dan area-area yang terdampak ini."

Secara keseluruhan, biaya pemulihan sektor pertanian ditaksir mencapai Rp 6,6 triliun. Angka itu merupakan gabungan dari alokasi APBN Kementan tahun 2026 sebesar Rp 1,49 triliun, plus tambahan usulan tadi sebesar Rp 5,1 triliun. Belum lagi sektor kelautan dan perikanan yang menurut perhitungan KKP butuh sekitar Rp 1,71 triliun. Jumlahnya fantastis.

Kini, pekerjaan rumah yang berat benar-benar dimulai. Dari data di atas ke lapangan, dari anggaran yang disetujui ke realisasi di tengah lumpur dan lahan yang rusak. Perjalanan pemulihan masih panjang.