Januari 2026, Pemerintah Gelar Lelang Sukuk Rp11 Triliun untuk Perdalam Pasar Syariah

Pemerintah kembali membuka lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk. Jadwalnya Selasa depan, tepatnya 13 Januari 2026. Langkah ini diambil untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN tahun itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan kombinasi dua jenis instrumen: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).

Menurut Suminto, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kemenkeu, penerbitan ini punya dua tujuan sekaligus. Di satu sisi, untuk menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran. Di sisi lain, strategi ini juga diharapkan bisa memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri.

“Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026,”

ujar Suminto dalam keterangan resminya, Selasa (13/1).

Nah, untuk detailnya, ada delapan seri SBSN yang dilelang. Tiga di antaranya adalah SPN-S. Dua seri, yaitu SPNS10022026 dan SPNS13072026, merupakan penerbitan kembali atau reopening. Satu seri baru, SPNS12102026, akan diterbitkan untuk pertama kalinya. Ketiganya memakai skema diskonto dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda, mulai Februari hingga Oktober 2026.

Sementara itu, seri PBS yang ditawarkan jumlahnya lima. Semuanya adalah seri reopening. Rinciannya: PBS030 (jatuh tempo Juli 2028, imbalan 5,875%), PBS040 (November 2030, imbalan 5%), PBSG002 (Oktober 2033, imbalan 5,625%), PBS034 (Juni 2039, imbalan 6,5%), dan PBS038 (Desember 2049, imbalan 6,875%).

Yang menarik perhatian adalah seri PBSG002. Ini adalah Green Sukuk. Suminto menekankan, penerbitannya di pasar domestik ini melengkapi program pemerintah yang sudah berjalan. Sejak 2018, pemerintah telah delapan kali menerbitkan Green Sukuk di pasar global. Belum lagi sebelas kali penerbitan Green Sukuk Ritel di dalam negeri sejak 2019. Seri hijau ini juga bisa dipakai bank-bank, baik konvensional maupun syariah, untuk memenuhi program Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).